Realisasi Cost Recovery Sudah Lampaui Asumsi APBN 2018

Sepertiga Perusahaan Besar di Australia Sama Sekali Tak Bayar Pajak
December 14, 2018
Ditjen Pajak Kaji Rencana Penurunan Tarif PPh Badan
December 14, 2018

Jakarta. Satuan Kerja Khusus Pelaksana Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi (SKK Migas)  mencatat realisasi cost recovery hingga November 2018 telah melampaui target.

Cost recovery merupakan biaya operasi yang dikeluarkan oleh kontraktor kontrak kerja sama (KKKS) untuk memproduksi migas, biaya tersebut dapat diklaim KKKS agar diganti oleh negara.

Mengutip data SKK Migas Kamis, 13 Desember 2018 tercatat cost recovery sudah terserap sebesar USD10,9 miliar. Angka ini setara 107 persen dari alokasi yang disiapkan dalam anggaran pendapatan dan belanja negara (APBN) 2018 sebesar USD10,1 miliar.

SKK Migas memperkirakan masih akan ada kenaikan cost recovery di sisa satu bulan terakhir. Hingga akhir 2018 cost recovery diproyeksikan membengkak menjadi USD11,7 miliar.

Sementara itu Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) mencoba mencari cara untuk menekan biaya operasi di sektor migas yang dibebankan negara atau cost recovery tersebut.

Wakil Menteri ESDM Arcandra Tahar mengaku memperoleh satu cara guna menekan biaya operasional tersebut yang salah satunya untuk Blok Rokan, Riau, hingga USD800 juta-USD1 miliar. Dia bilang besarnya cost recovery di Blok Rokan disebabkan oleh cara pembersihan tanah terkontaminasi minyak (TTM) di blok tersebut.

Arcandra menjelaskan pada 2017 ada sebagian tahah di blok tersebut yang terkontaminasi oleh minyak sehingga harus dibersihkan dengan cara dibawa ke tempat pengolahan limbah di Cibinong.

Dia pun menjelaskan untuk mengirimkan tanah tersebut dari Riau ke Cibinong memerlukan biaya yang tidak sedikit yang dihitung sebagai cost recovery.

“Sebagian besar tanah harus dibawa ke Cibinong dan ada cost difference USD800 juta-USD1 miliar, itu kenapa bikin cost recovery (bengkak),” kata Arcandra.

Arcandra mengatakan mulai tahun depan pembersihan tanah yang terkontaminasi minyak akan dilakukan di Riau tanpa harus memindahkan ke Cibinong sehingga tidak memakan biaya operasional.

“Ini sudah setuju dan ditaruh di dekat Rokan. Enggak harus ke Cibinong,” jelas dia.

Selain itu, sejak 2017 pemerintah pun telah pemerintah telah mengganti rezim cost recovery menjadi rezim gross split atau bagi hasil. Gross split merupakan skema di mana perhitungan bagi hasil pengelolaan wilayah kerja migas antara pemerintah dan kontraktor migas sudah di perhitungkan di awal.

Melalui skema gross split, negara akan mendapatkan bagi hasil migas dan pajak dari kegiatan eksplorasi dan eksploitasi sehingga penerimaan negara menjadi lebih pasti.

Negara pun tidak akan kehilangan kendali, karena penentuan wilayah kerja, kapasitas produksi dan lifting, serta pembagian hasil masih di tangan Negara. Oleh karenanya, penerapan skema ini diyakini akan lebih baik dari skema bagi hasil sebelumnya.

Arcandra mengatakan rezim fiskal baru ini makin diminati banyak investor. Dia bilang perlahan banyak kontraktor migas yang memilih menggunakan skema gross split.

“Kami senang bahwa rezim fiskal baru kami cukup menarik,” jelas Arcandra.

Sumber : Metronews.com

Leave a Reply

Your email address will not be published.

WhatsApp WA only