Pajak Sulit Tumbuh Pesat Di Tahun Politik

Memanfaatkan Peluang dari Sistem Perbenihan di Indonesia
December 14, 2018
Sistem Anti Splitting Selamatkan Penerimaan Bea Masuk Hingga Rp4 Miliar
December 14, 2018

DIREKTORAT Jenderal (Ditjen) Pajak Kementerian Keuangan (Kemkeu) harus bekerja keras sejak awal tahun jika ingin mengejar target pajak tahun 2019 sebesar Rp 1.577,56 triliun. Pasalnya, kinerja penerimaan pajak pada tahun politik cenderung lesu. Pertumbuhan pajak pada tahun pemilu biasanya lambat dibandingkan tahun sebelumnya.

Dengan target Rp 1.577,6 triliun, penerimaan pajak tumbuh 16,78% dari penerimaan pajak tahun ini yang diperkirakan sebesar Rp 1.350,9 triliun. Danny Darussalam Tax Center (DDTC) Fiscal Research memperkirakan penerimaan pajak tahun depan hanya akan tumbuh sekitar 10% sehingga hanya mencapai 91,9%-94,5% dari target APBN atau sebesar Rp 1.450 triliun-Rp 1.491,2 triliun.

Pengamat Perpajakan dari DDTC Bawono Kristiaji menjelaskan, kegagalan pencapaian target pajak itu karena pertumbuhan ekonomi yang diperkirakan dibawah asumsi di APBN sebesar 5,3%. Ini bakal menurunkan kontribusi penerimaan pajak.

Penyelenggaraan pesta politik juga dianggap sebagai salah satu faktor yang menyebabkan target penerimaan pajak di 2019 tak terealisasi. “Pada tahun politik sepertinya tidak akan banyak terobosan yang sifatnya besar,” tutur Bawono, Kamis (13/12).

Seperti tahun 2014, penerimaan pajak hanya tumbuh 6,92% year on year (yoy). Akibatnya, realisasi pajak hanya Rp 981,83 triliun atau 91,56% dari target Rp 1.072,37 triliun. Tahun pemilu 2009 lebih parah, tumbuh -0,93% dari tahun 2008.

Agar target pajak tahun depan tercapai, DDTC berharap kebiasaan tahun pemilu tak terulang. Ditjen Pajak tidak perlu membuat terobosan besar, tapi cukup menjalankan kebijakan pajak yang berpihak pada wajib pajak serta sistem pajak yang stabil.

“Tahun ini relatif tidak ada suatu terobosan yang besar. Tetapi menariknya, pemerintah memperlihatkan tone keberpihakan pada wajib pajak. Ini malah justru meningkatkan penerimaan pajak,” ujar Bawono.

Ditjen Pajak juga bisa mengoptimalkan pemanfaatan data pertukaran data pajak otomatis alias automatic exchange of information (AEOI) untuk meningkatkan penerimaan pajak. Dengan AEOI, Ditjen Pajak akan mendapatkan data finansial wajib pajak yang berada di luar negeri. Data itu harus dioptimalkan untuk menggali penerimaan pajak yang sesuai dengan aset.

Direktur Jenderal Pajak Robert Pakpahan menegaskan, target pajak tahun depan realistis untuk dicapai. Ditjen Pajak akan fokus pada pelayanan, penegakan hukum dan monitoring wajib pajak.

Di bidang pelayanan, Ditjen Pajak akan menyederhanakan dan memperluas pelayanan seperti melalui mobile tax unit. Perluasan layanan e-filing, penyederhanaan proses restitusi, hingga perluasan layanan pajak UKM.

Untuk penegakan hukum, Ditjen pajak akan meningkatkan kualitas petugas. Kemudian juga memperbaiki tata kelola dan quality control.

Di bidang monitoring, Ditjen Pajak akan menjalankan pengawasan berbasis risiko. Ditjen Pajak akan memanfaatkan basis data perpajakan dari AEOI. Ditjen Pajak juga akan memperkuat kerjasama dengan instansi lain, seperti Ditjen Bea dan Cukai.

Sumber : Harian Kontan

Leave a Reply

Your email address will not be published.

WhatsApp WA only