Berlaku Oktober, Impor Barang Lewat E-Commerce USD75 Kena Pajak 7,5%

Pajak CPO Bisa Sumbang Pendapatan Daerah Rp2 Triliun/Tahun
September 19, 2018
Pemerintah Mau Pangkas Pajak ke Industri Teknologi Hingga 5 Tahun
September 19, 2018

JAKARTA – Pemerintah akan melakukan penyesuaian bea masuk untuk barang kiriman lewat e-commerce dari USD100 menjadi USD75 per orang per hari. Rencana yang mulai berlaku pada 10 Oktober 2018 mendatang itu nantinya seluruh transaksi dan pengiriman barang lewat e-commerce sebesar USD75 akan dikenakan pajak sebesar 7,5%.

Penyesuaian tersebut bahkan sudah disetujui oleh Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR-RI). Persetujuan tersebut menyusul diterimanya revisi Peraturan Menteri Keuangan nomor 112/PMK.04/2018.

Direktur Jenderal Bea Cukai Kementerian Keuangan Heru Pambudi mengatakan, kebijakan tersebut diambil untuk menciptakan level playing field antara hasil produksi dalam negeri. Hasil produksi dalam negeri ini mayoritas berasal dari IKM yang membayar pajak dengan produk-produk impor melalui barang kiriman serta impor distributor melalui kargo umum yang masih banyak beredar di pasaran.

“Pertimbangan ini diambil berangkat dari masukan beberapa asosiasi IKM. Kementerian Perindustrian, asosiasi fon/varder (ALFI), dan pengusaha retail atau distributor offline,” ujarnya di Kantor Kementerian Keuangan, Jakarta, Senin (17/9/2018).

Heru menambahkan, melalui aturan tersebut pemerintah tidak tidakmasyarakat untuk membeli atau membawa barang dari luar negeri. Namun yang lebih ditekankan adalah untuk menghindari penyalahgunaan fasilitas de minimis value untuk tujuan komersial.

Artinya, pemerintah hanya ingin masyarakat dapat memanfaatkan pembebasan bea masuk dan PDRI untuk barang kiriman yang memang ditujukan untuk keperluan pribadi. Selain itu pemerintah tentu ingin mendorong produksi lokal, dan mendorong penggunaan produk-produk dalam negeri.

“Setiap pengiriman barang sampai dengan USD100 bebas bea masuk dan pajak impor. dan berapa pun transaksi barang kiriman sehari, seminggu, sebulan tidak diperhitungkan, bebas bea masuk dan pajak impor,” jelasnya.

Heru menambahkan, penyesuaian de minimis value ini juga merupakan rekomendasi dari World Customs Organization. Yang mana rekomendasi ini merupakan hasil studi tentang perkembangan e-commerce yang menunjukkan bahwa praktik underdeclaration, under-va/uation, misdeclaration, splitting barang kiriman kian marak.

Apalagi, studi ini juga didukung oleh data penindakan yang telah dilakukan oleh Bea Cukai, khususnya di mana terdapat importir yang melakukan 400 kali impor dalam satu hari dengan nilai rata-rata per invoice-nya sekitar USD75.

“Hal ini merupakan modus yang berhasil diendus Bea Cukai agar importir terbebas dari pengenaan bea masuk dan PDRI. Dari 400 kegiatan tersebut barang-barang yang diimpor terdiri dari jam tangan, tas, baju, kacamata, dan sarung telepon genggam,” jelasnya.

Heru menyebut jika praktik tersebut dilakukan dari satu supplier di luar negeri dengan nilai USD20.300 dalam satu hari. Hal ini tentu menyebabkan terganggunya industri dalam negeri dan produksi lokal, di samping hilangnya potensi penerimaan negara, oleh karena itu WCO merekomendasikan de minimis value sebesar USD75.

Nilai ini masih lebih tinggi jika dibandingkan negara Thailand yang hanya memberikan nilai pembebasan sebesar USD28, dan Kanada sebesar USD15.

Oleh karena itu, untuk mendukung penegakan perubahan aturan ini, Bea Cukai juga telah menerapkan smart system berupa sistem validasi dan verifikasi anti splitting dalam aplikasi impor barang kiriman dengan menggunakan algoritma khusus.

“Bea Cukai juga akan mengintegrasikan sistem aplikasi barang kiriman dengan aplikasi lain terkait dengan prosedur penutupan manifes. sistem keberatan dan banding, serta pembetulan penetapan Pejabat Bea Cukai,” ucapnya.

Heru menegaskan bahwa dalam menyusun perubahan aturan ini, Bea Cukai telah melibatkan berbagai pihak. Tujuannya adalah untuk menciptakan peraturan yang inklusif serta menjunjung tinggi keadilan dalam berusaha.

“Perubahan aturan ini merupakan upaya nyata Bea Cukai untuk mengakomodir masukan dari para pelaku industri dalam negeri khususnya IKM, untuk mengeliminasi kesenjangan antara produk dalam negeri yang membayar pajak dengan produk impor yang masih membanjiri pasaran Indonesia, sehingga diharapkan dengan adanya aturan ini, fasilitas de minimis value benar-benar dapat dimanfaatkan untuk keperluan pribadi dan dapat mendorong masyarakat untuk lebih menggunakan produk dalam negeri,” jelas Heru.

Sumber : Okezone

Leave a Reply

Your email address will not be published.

WhatsApp WA only