Pengemplang Pajak makin Sulit Berkelit

Berita Populer: Kriteria Wajib Pajak yang Disasar Petugas hingga Bailout BPJS Kesehatan
September 19, 2018
Impor Lebih dari USD 75, Wajib Pajak Dikenai Tarif Tambahan 27,5 Persen
September 19, 2018

Jakarta: Akhir bulan ini, kebijakan pertukaran data pajak otomatis atau automatic exchange of information (AEoI) antarnegara mulai diterapkan. Beberapa data penting, termasuk data wajib pajak, akan turut ditukarkan melalui common transmission system (CTS).

Menurut Direktur Penyuluhan, Pelayanan, dan Hubungan Masyarakat (P2 Humas) Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Kemenkeu Hestu Yoga Saksama, ada lima data penting yang nantinya akan dipertukarkan. Pertukaran data itu juga diatur dalam Undang-Undang No 9 Tahun 2017 tentang Pertukaran Data Nasabah.

Kelima data tersebut ialah identitas pemilik rekening, nomor rekening, identitas lembaga keuangan, saldo rekening (31 Agustus), dan penghasilan yang diperoleh dari rekening (bunga) selama setahun dari rekening tersebut.

Menurut dia, program itu berpotensi meningkatkan penerimaan pajak dari pajak penghasilan (PPh) Pasal 25 dan Pasal 29 orang pribadi.

Menurut dia, program AEoI bertujuan mendorong kepatuhan wajib pajak dalam membayar kewajibannya. Data nasabah asing dari perbankan dan lembaga keuangan lainnya, kata dia, juga sudah masuk ke DJP melalui OJK sejak akhir Agustus kemarin.

Menurut Hestu Yoga, saat ini pihaknya sedang meneliti dan mempersiapkan untuk pengirimannya melalui CTS ke-73 negara mitra tujuan paling lambat akhir September nanti.

“Pada saat yang sama kita juga akan menerima data keuangan dari para WNI kita yang ditempatkan pada lembaga keuangan di luar negeri dari 88 negara yurisdiksi partisipan,” ujarnya.

Menurut Hestu Yoga, kepatuhan para wajib pajak itu nantinya akan diperiksa lagi setelah data yang diperoleh dari sistem AEoI itu didapatkan DJP.

Tingkatkan Kepatuhan

Direktur Eksekutif Institute for Tax Reform and Public Policy (Instep) Hendi Subandi mengisyaratkan tingkat kepatuhan masyarakat untuk membayar pajak perlu lebih ditingkatkan. Pelaksanaan pemilihan umum dapat dijadikan momentum guna meningkatkan kepatuhan membayar pajak dari para calon legislatif (caleg).

“Baiknya tax clearance menjadi syarat formal ketika akan mendaftarkan diri sebagai caleg di awal, bukan pada saat pendaftaran ulang ketika menang,” tegasnya dalam diskusi Caleg Hebat, Taat Pajak.

Hasil kajian Instep menyatakan pendaftar calon legislatif sampai saat ini mencapai 7.721 orang. “Kelak dari mereka yang akan terpilih sebagai wakil rakyat harus menjadi teladan dan anutan oleh rakyat, terutama dalam kepatuhan perpajakan,” ujarnya.

Anggota DPR RI Eva K Sundari mengakui secara umum masyarakat Indonesia tidak terlalu patuh pajak. Karena itu, ia mendorong adanya regulasi yang bisa membuat para calon wakil rakyat untuk akuntabel dalam hal perpajakan.

“Sistem pajak kita separuh terbuka. Jadi, (kepatuhan terhadap pajak) tergantung kebesaran hati dan kita tidak bisa menghukum orang yang enggak mau buka,” terangnya.

Sumber : Medcom.id

Leave a Reply

Your email address will not be published.

WhatsApp WA only