Sri Mulyani Masih Kaji Penurunan Pajak Obligasi

Ditjen Pajak akan atur PPh atas Dimfra dan RDPT
September 25, 2018
Pemerintah Dongkrak Pajak Impor Barang buat Stabilkan Ekonomi
September 25, 2018

Jakarta Pemerintah tengah mengkaji untuk menurunkan pajak instrumen surat utang berharga atau obligasi. Dengan demikian, arus modal dari instrumen tersebut diharapkan dapat meningkat.

Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani mengaku pihaknya telah melakukan evaluasi sejak lima tahun lalu. “Evaluasi dari yang sudah dilakukan sebelumnya sebetulnya sudah dilakukan mulai 2013,” kata dia, Senin (24/9/2018).

Dia menjelaskan, pemerintah bersama Bank Indonesia (BI) serta Otoritas Jasa Keuangan (OJK) sedang menimbang baik buruk dari kebijakan tersebut.

“Jadi akan lihat apa yang jadi kendala dan bersama-sama dengan BI serta OJK melihat supaya insentif, tidak hanya konversi atau repatriasi tapi juga konversif,” ujar dia.

Dia menegaskan untuk saat ini kebijakan penurunan pajak obligasi masih dalam proses evaluasi. “Masih dievaluasi dan akan dilihat,” jelas Sri Mulyani.

Sebelumnya, Kementerian Keuangan (Kemenkeu) tengah mengkaji pengenaan beban pajak untuk instrumen investasi seperti obligasi. Kajian tersebut dilakukan dalam rangka meningkatkan porsi pasar domestik dalam pembiayaan pemerintah.

“Ini yang sedang dikaji dan dievaluasi termasuk soal tarif yang beragam. Kita mau lihat dulu satu per satu dan apa kepentingannya,” ujar Kepala Badan Kebijakan Fiskal Kementerian Keuangan, Suahasil Nazara, di Kantor Kemenkeu, Jakarta, Jumat (21/9/2018).

Kajian ini secara komprehensif akan dilakukan terhadap PPh Final untuk instrumen investasi di dalam negeri. Sebab, selama ini pengenaan pajak untuk investasi bervariasi mulai dari deposito hingga obligasi pemerintah.

“Pembicaraannya sudah agak lama ada kajian kita badingkan pro kontra serta advice dari berbagai macam segi apakah yang namanya pajak suku bunga obligasi saat ini yang di pastrough ke yield suku bunga obligasi kita,” jelasnya.

Sementara itu, Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengatakan, pengkajian pajak ini dapat memperkaya sumber pembiayaan-pembiayaan yang berasal dari dalam negeri. Sebab, selama ini gap (jarak) antara tabungan dan investasi masih cukup tinggi.

“Yang paling fundamental dari pendalaman pasar ialah supply dari funding-nya di dalam negeri,” jelas Sri Mulyani.

Reporter: Yayu Agustini Rahayu

Sumber : Liputan6.com

Leave a Reply

Your email address will not be published.

WhatsApp WA only