PPh atas Dividen Difre dan RDPT Juga Dipangkas

Penurunan Pajak Obligasi Masih Dikaji Sri Mulyani
September 25, 2018
Investasi di Teluk Bintuni, Menperin Janji Beri Tax Holiday
September 25, 2018

SELAIN meninjau pemangkasan tarif pajak penghasilan (PPh) untuk bunga obligasi negara, pemerintah tengah merumuskan kebijakan baru untuk mengatur tarif PPh atas dividen Dana Investasi Infrastruktur (Dinfra) dan atas Reksadana Penyertaan Terbatas (RDPT).

Direktur Jenderal (Dirjen) Kementerian Keuangan (Kemkeu) Pajak Robert Pakpahan mengatakan, rencananya pemerintah akan meyamakan tarif PPh atas dividen Dinfra dengan tarif PPh atas dividen dari Dana Investasi Real Estat (DIRE). Sementara, tarif PPh dari RDPT akan disamakan dengan produk reksadana.

“Sedang di-review oleh BKF (Badan Kebijakan Fiskal) dan DJP (Ditjen Pajak) perlakuan PPh atas obligasi swasta dan surat utang negara (SUN). Termasuk juga perlakuan terhadap Dinfra dan RDPT, kami sepakat itu dipersamakan,” kata Robert, Senin (24/9).

Asal tahu saja, untuk DIRE , pemerintah mengatur dividen yang diterima oleh para investor yang tergabung dalam Kontrak Investsi Kolektif (KIK) dari special purpose company  (SPC) yang sebelum mengenakan, PPh atas dividen sebesar 15% kini tidak ada lagi. Pada kebijakan lama membuat investor harus membayar pajak dua kali atas imbal hasil investasi berbasis properti ini.

DIRE atau real estate investment trust (REIT) wadah menghimpun dana investor berbasis aset real estate . Sementara itu, di reksadana, pemerintah mengenakan tarif PPh 5% atas kupon obligasi pada produk reksadana hingga 2020. Setelah 2020, pemerintah memungut pajak 10%.

 

Sumber : Kontan

Leave a Reply

Your email address will not be published.

WhatsApp WA only