Pemberian Insentif Pajak DHE Dipermudah

Pajak Bunga Obligasi Direvisi, Ini Bocorannya
September 25, 2018
Sri Mulyani Beberkan Jurus RI Tangkal Imbas Perang Dagang AS-China
September 26, 2018

JAKARTA. Pemerintah masih mematangkan rencana mempermudah pemberian insentif bagi pengusaha yang melakukan konversi devisa hasil ekspor (DHE). Salah satu yang dilakukan adalah menghapus kewajiban penempatan DHE di bank yang sama dengan bank tempat menerima hasil ekspor.

Penghapusan akan dilakukan Dirjen Pajak, sebab ketentuan itu dianggap memberatkan pengusaha karena mengurangi fleksibilitas pengelolaan DHE. ” Ini yang sedang kami bahas. Kemungkinan bank penerima DHE bisa berbeda dengan bank penempatan DHE,” kata Direktur Peraturan Perpajakan II Direktorat Jenderal Pajak Yunirwansyah, Selasa (25/9).

Peraturan Menteri Keuangan (PMK) 26/2016 Pasal 3 ayat 4 huruf c menyebutkan, deposito DHE harus ditempatkan pada bank yang sama dengan bank tempat diterimanya DHE dari luar negeri, apabila ingin dikenakan PPh dengan tarif sampai nol persen.

Beleid itu juga mengatur, jika DHE berbentuk dollar AS dan tersimpan dalam deposito satu bulan, pengurangan pajak adalah dari 20% menjadi 10%. Untuk deposito DHE tiga bulan, pajaknya hanya 7,5% dan enam bulan hanya 2,5%. Jika DHE tersimpan di deposito setahun atau lebih, bebas pajak atau 0%.

Sementara itu, jika eksportir menyimpan DHE dalam deposito rupiah, maka pemotong pajaknya lebih besar lagi. Jika DHE disimpan dalam deposito rupiah berjangka satu bulan maka pajaknya hanya 7,5%. Lalu DHE yang disimpan dalam deposito rupiah berjangka 3 bulan, pajaknya sebesar 5%. Dan jika eksportir menyimpan DHE dalam deposito berjangka 6 bulan atau lebih, maka bunga atas depositonya 0% alias tidak dipotong pajak.

Yunirwansyah menambahkan, eksportir yang menempatkan DHE pada bank yang sama dengan bank tempat diterimanya DHE, akan mendapat fasilitas yang lebih baik. Namun, hal ini masih dikaji oleh pemerintah apakah dari segi tarif atau prosedur. “Bisa dapat fasilitas nanti. Akan kami review,” ujar Yunirwansyah tanpa merinci.

Anne Patricia Sutanto, Wakil Presiden Direktur PT Pan Brother Tbk mendukung revisi PMK 26/2016. “Terkadang ban yang menerima DHE rate depositonya belum tentu lebih bagus,” kata Anne.

Anne bilang ada isu lain terkait aturan PPh atas DHE. Yakni, cara bank penerima DHE memastikan uang itu adalah hasil ekspor. “Bank penerima DHE enggan menjalankan karena perlu memastikan itu uang hasil ekspor. Mereka khawatir kalau salah akan kena penalti dari Ditjen Pajak. Jadi, ya mereka tak mau ambil risiko,” katanya.

Wakil Ketua Umum Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Indonesia Bidang Perdagangan Benny Soetrisno berharap pemerintah mengajak pengusaha dalam rencana ini.

Sumber : Kontan

Leave a Reply

Your email address will not be published.

WhatsApp WA only