Alokasi Mesti Dievaluasi Berkala

Tunggakan PBB Warga Bekasi Rp ‎439 Miliar
October 2, 2018
Angin Segar Pajak Sektor Manufaktur
October 2, 2018

JAKARTA–Alokasi belanja pajak mesti dievaluasi berkala agar bisa lebih efektif dan efisien dalam menstimulus perekonomian. Dalam dua tahun terakhir, belanja pajak masih dialokasikan untuk sektor-sektor yang tidak memberi dampak berganda secara signifikan.

Untuk pertama kalinya, Kementerian Keuangan menghitung belanja pajak atau tax expenditure pada 2016 dan 2017. Belanja pajak meliputi pajak pertambahan nilai (PPN) dan pajak penjualan barang mewah (PPnBM), pajak penghasilan (PPh), serta bea masuk dan cukai yang diberikan pemerintah pusat dalam bentuk insentif atau pengurangan kewajiban perpajakan kepada pelaku usaha dan investor.

Berdasarkan laporan belanja perpajakan 2016-2017 yang dirilis akhir September 2018, alokasi belanja pajak meningkat dari Rp 143,6 triliun pada 2016 menjadi Rp 154,7 triliun pada 2017. Belanja pajak didominasi jenis PPN dan PPnBM dari sektor jasa keuangan, pertanian dan perikanan, serta transportasi.

Direktur Eksekutif Center for Indonesia Taxation Analysis (CITA) Yustinus Prastowo kepada Kompas, Senin (1/10/2018), mengatakan, belanja pajak untuk sektor yang memberi dampak berganda terhadap perekonomian masih terbatas, misalnya, industri manufaktur. Alokasi belanja pajak industri manufaktur Rp 12,2 triliun (2016) dan Rp 12,4 triliun (2017) atau sekitar 12 persen dari total belanja pajak.

“Belanja pajak harus diukur efektivitasnya, apa alokasi belanja sudah sesuai dengan manfaat atau dampaknya? Harus diakui belum semua sesuai tujuan,” kata Yustinus.

Pemerintah diharapkan lebih selektif memilih sektor dan subyek penerima dari belanja pajak.

Sebelumnya, Kepala Badan Kebijakan Fiskal Kementerian Keuangan Suahasil Nazara mengatakan, perhitungan belanja pajak masih terus dilakukan untuk tahun 2018 dan 2019. Pemerintah memperbaiki skema perhitungan dengan studi banding ke sejumlah negara. Laporan insentif pajak juga akan dibuat lebih detail dan rinci.

Pada 2017, belanja pajak sekitar 1,14 persen dari produk domestik bruto (PDB).

Darussalam dari Danny Darussalam Tax Center menilai, tantangan utama adalah penggunaan belanja pajak agar sesuai dengan tujuannya. Menurut dia, di sejumlah negara maju, pelaporan dan evaluasi belanja pajak sangat penting.

Sumber : ortax.org

Leave a Reply

Your email address will not be published.

WhatsApp WA only