Angin Segar Pajak Sektor Manufaktur

Alokasi Mesti Dievaluasi Berkala
October 2, 2018
Target Penerimaan PBB Terlampaui
October 2, 2018

JAKARTA. Industri manufaktur bisa berharap akan mendapatkan angin segar. Kementerian Perindustrian (Kemperin) menyusun usulan skema insentif fiskal yang baru, yakni insentif super deductible tax dan harmonisasi aturan terkait Pajak Penjualan atas Barang Mewah (PPnBM).

Menteri Perindustrian Airlangga Hartarto menyebutkan insentif fiskal diperlukan dalam upaya mendorong investasi dan pertumbuhan sektor manufaktur. Apalagi, menurut dia, minat pelaku industri nasional untuk ekspansi sedang meningkat lantaran didukung kebijakan pemerintah.

Menteri Airlangga bilang, insentif super deductible tax akan diberikan kepada industri yang terlibat dalam program pendidikan vokasi serta melakukan kegiatan penelitian dan pengembangan (litbang) untuk menghasilkan inovasi.

Adapun skema super deductible tax telah diusulkan oleh Kemperin kepada Kementerian Keuangan. Nah, bagi industri yang melaksanakan program pelatihan dan pendidikan vokasi, pemerintah menjanjikan akan memberikan pengurangan tarif pajak sebesar 200%. Sedangkan industri yang melakukan kegiatan litbang atau inovasi bakal mendapatkan pemotongan pajak sebesar 300%.

Airlangga mengklaim, penerapan super deductible tax sejalan dengan inisiatif di dalam peta jalan Making Indonesia 4.0. “Artinya, pemberian fasilitas ini selain melengkapi insentif fiskal tax allowance dan tax holiday, akan mengakselerasi industri manufaktur nasional agar siap menuju revolusi industri 4.0,” ungkap dia.

Kemperin juga telah mengusulkan harmonisasi skema PPnBM untuk mobil sedan dan kendaraan listrik, dengan menurunkan bahkan menghapuskan tarifnya.

Berbeda dengan sebelumnya, perhitungan PPnBM berdasarkan hasil pengujian emisi karbondioksida (CO2) dan volume silinder (ukuran mesin). Batas emisi terendah, yakni 150 gram per kilometer dan tertinggi 250 gram per kilometer. Adapun PPnBM yang berlaku 0%-50%. “Semakin rendah emisi dan volume mesinnya, pajak yang dibayarkan akan semakin murah,” tutur Airlangga.

Pemerintah juga akan memberikan perlakuan khusus berupa pajak yang lebih rendah bagi kendaraan komersial serta kendaraan yang masuk program emisi karbon rendah atau low carbon emission vehicle (LCEV) dan kendaraan bermotor hemat bahan bakar dan harga terjangkau (KBH2). PPnBM yang berlaku 0% sampai 30%.

Respons pengusaha

Bambang Kristiawan, Head of PR & CSR Dept PT Mitsubishi Motors Krama Yudha Sales Indonesia (MMKSI) mendukung program ini. Pengusaha akan mempelajari harmonisasi ini sejauh mana akan berimbas terhadap produk-produk mereka. “Tapi ini yang ditunggu oleh Mitsubishi maupun produsen lainnya,” ungkap dia.

Presiden Direktur PT Hyundai Mobil Indonesia, Mukiat Sutikno, juga akan mempelajari lebih lanjut bila aturan resmi sudah terbit. “Kami menyadari proposal tersebut dan menurut saya baik karena low emission cars akan lebih bermanfaat serta akan mengurangi polusi di Indonesia,” kata dia, Senin (1/10).

Direktur Pemasaran PT Suzuki Indomobil Sales (SIS), Donny Saputra juga mendukung kebijakan itu. “Kami akan terus melakukan compliance atas kebijakan-kebijakan tersebut,” kata dia.

Sumber : ortax.org

Leave a Reply

Your email address will not be published.

WhatsApp WA only