Penjualan Minyak KKKS ke Pertamina Belum Berjalan

Kanwil Wajib Pajak Besar Ajak Biofarma Sosialisasi Perpajakan ke Masyarakat
October 2, 2018
Tinggal 8%, WP Yang Belum Bayar
October 2, 2018

Penjualan Minyak KKKS ke Pertamina Belum Berjalan

JAKARTA. Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) sampai saat ini masih mencari cara untuk mengimplementasikan kewajiban KKKS menjual minyak ke PT Pertamina. Praktis, hingga kini kebijakan tersebut belum berjalan secara efektif.

Direktur Jenderal Minyak dan Gas Bumi Kementerian ESDM, Djoko Siswanto, mengatakan kontraktor kontrak kerjasama (KKKS) yang menjual minyak mentah ke Pertamina malah dikenai pajak sebesar 44%. Hal itu memberatkan karena jika dijual ke luar negeri, pajaknya lebih rendah. “Kalau dijual ke kami (Pertamina) kena pajak 44%. Pajak badan usaha seperti itu. Terlalu besar kan? Kalau besar akan memberatkan,” kata dia, Jumat (28/9) lalu.

Padahal, menurut Djoko, jika kontraktor migas menjual minyak ke luar negeri, misalnya Singapura, Pemerintah Indonesia tak dapat menarik pajaknya karena hal itu menjadi hak Pemerintah Singapura. Minyak yang dijual ke Pertamina pun seharusnya tak dikenai pajak.

Jika KKKS tetap dikenai pajak, pajak itu sebaiknya dimasukkan ke harga jual dari KKKS ke Pertamina. Selanjutnya, Pertamina akan membayar pajak ke pemerintah. “Ini kan business to business. Selama harga masih lebih murah daripada impor, Pertamina semestinya oke,” lanjut Djoko.

Sejatinya, kontraktor tak keberatan menjual minyak ke Pertamina. Tinggal menunggu kejelasan masalah perpajakannya. Hingga kini sudah ada tiga KKKS yang telah menyepakati harga jual minyak mentah ke Pertamina, antara lain PT Energi Mega Persada dan Premier Oil.

Sumber : Ortax.org

Leave a Reply

Your email address will not be published.

WhatsApp WA only