Insentif Pajak ke Investasi Minim

Pemerintah Perluas Industri yang Terima Insentif Pajak 2 Pekan Lagi
October 2, 2018
Pengusaha otomotif pelajari aturan insentif PPnBM
October 2, 2018

Pemerintah mulai menghitung belanja perpajakan untuk mengetahui efektivitas kebijakan insentif pajak

JAKARTA. Pemerintah mulai menghitung penggunaan belanja perpajakan (tax expenditure). Hasilnya, belanja perpajakan dalam tren meningkat sejak tahun 2016. Namun, belanja perpajakan untuk mendorong investasi dan perekonomian masih yang paling kecil.

Perhitungan belanja perpajakan terangkum dalam Laporan Belanja Perpajakan 2016-2017. Ini merupakan yang pertama dalam sejarah perpajakan Indonesia. Data ini penting untuk mengidentifikasi dan mengukur efektivitas kebijakan pemerintah berupa insentif-insentif maupun perlakuan perpajakan yang sifatnya relaksasi bagi dunia usaha atau wajib pajak.

Adapun metode untuk mengestimasi besaran belanja perpajakan adalah revenue forgone method. Ini menghitung selisih antara potensi penerimaan pajak yang diperoleh tanpa adanya belanja perpajakan dengan penerimaan pajak akibat adanya ketentuan belanja perpajakan.

Laporan belanja perpajakan merupakan langkah maju pemerintah.

Sesuai laporan tersebut, belanja perpajakan tahun 2017 mencapai Rp 154,7 triliun atau sekitar 1,14% dari produk domestik bruto (PDB). Jumlah itu meningkat 7,71% dibandingkan tahun 2016 yang hanya Rp 143,6 triliun. Namun, rasio belanja perpajakan tahun 2016 terhadap PDB lebih besar, mencapai 1,16%.

Berdasarkan tujuannya, estimasi belanja perpajakan tahun 2017 yang terbesar untuk meningkatkan kesejahteraan umum. Kemudian untuk melindungi usaha mikro kecil menengah (UMKM), mendukung dunia bisnis, dan mendorong investasi.

Adapun jika dilihat dari sektor yang memanfaatkan, tidak ada sektor tertentu yang menikmati fasilitas belanja perpajakan. Namun pengusaha kecil memang menikmati sebagian besar fasilitas tersebut. Padahal, sumber pajak sebagian besar dari badan usaha.

Direktur Eksekutif Center for Indonesia Taxation Analisys (CITA) Yustinus Prastowo menganalisa, masing-masing negara memiliki cara menghitung dan rasio yang berbeda-beda untuk estimasi belanja perpajakan. Namun, dari beberapa penelitian yang bisa dijadikan patokan, belanja perpajakan di negara berkembang sebesar 1% – 2% dari PDB. Sedangkan untuk negara maju memiliki rasio belanja perpajakan di atas 2% dari PDB. “Belanja perpajakan Indonesia masih dalam range yang ideal, atau masih selaras dengan tren,” jelas Yustinus, Senin (10/1).

Meski demikian, penggunaan belanja perpajakan masih belum optimal mendorong investasi. Seharusnya, sebagian besar belanja perpajakan tertuju untuk peningkatan kegiatan investasi dan perekonomian.

Namun, belanja perpajakan untuk mendorong investasi malah paling kecil dibandingkan yang lain. Tahun 2017, belanja perpajakan untuk investasi hanya Rp 21,17 triliun atau 13,68% dari total dana. Persentase itu lebih kecil dibandingkan tahun 2016 yang mencapai 14,70% atau Rp 21,11 triliun.

Selain itu, fasilitas perpajakan pemerintah juga belum optimal mendongkrak sektor usaha. “Salah satu yang bisa dilihat adalah tax holiday dan tax allowance, adanya kenaikan PTKP langsung berdampak pada daya beli masyrakat. Tetapi belum terlihat di industri manufaktur,” jelas Yustinus.

Evaluasi efektivitas

Meski demikian, Yustinus mengapresiasi penyusunan laporan tersebut. Laporan belanja perpajakan merupakan sebuah langkah maju. Pasalnya, selama ini insentif dan fasilitas yang diberikan tidak bisa diukur. “Jadi dengan begini kita bisa mengetahui berapa besar insentif dan fasilitas yang diberikan. Kita memiliki tolak ukur apakah itu (insentif pajak) sudah efektif atau belum,” jelas Yustinus.

Darussalam, Managing Partner Danny Darussalam Tax Center (DDTC) menilai, laporan belanja perpajakan bisa menggambarkan upaya transparansi fiskal sekaligus evaluasi efektivitas kebijakan fiskal. Porsi belanja perpajakan yang mencapai 1,14% terhadap PDB bisa menunjukkan keberpihakan pemerintah terhadap masyarakat melalui subsidi pada sistem pajak. “Tapi data itu juga menunjukkan bahwa kita luput mengevaluasi biaya dan efektivitas belanja perpajakan,” ungkap Darussalam.

Selama ini pemerintah gencar memberikan fasilitas atau insentif pajak. Namun, kebijakan itu belum memperhitungkan jumlah nominal besaran dalam belanja pemerintah dan sejauh mana insentif itu mengarah sesuai tujuannya. “Terbukti, tidak seluruh komponen belanja perpajakan di Indonesia merupakan insentif untuk mendorong investasi seperti halnya tax holiday ataupun tax allowance,” jelas Darussalam.

Menteri Keuangan Sri Mulyani dalam laporan itu menyatakan, belanja perpajakan seharusnya mendorong investasi dan mendukung sektor-sektor perekonomian. Kini dengan adanya laporan itu, pemerintah akan evaluasi atas efektivitas pemberian insentif perpajakan.

Sumber : Ortax.org

Leave a Reply

Your email address will not be published.

WhatsApp WA only