Pengusaha Hiburan Minta Penundaan, Anggap Kenaikan Pajak Terlalu Tinggi

BPK Sebut OJK Belum Lunasi Utang Pajak Rp901 Miliar
October 3, 2018
OJK kaji temuan BPK terkait utang pajak badan
October 3, 2018

BATAM – Sejumlah pengusaha tempat hiburan mengeluhkan kenaikan tarif pajak diskotek, karaoke, panti pijat, dan sejenisnya.

Mereka pun menyampaikan keluhan tersebut ke Batam’>Kadin Batam. Mengingat sampai saat ini, pengusaha tidak mendapatkan respon dari pemerintah mengenai rencana kenaikan tarif pajak tersebut. Kenaikan pajak dipercaya akan semakin mempersulit kondisi para pengusaha yang sudah terjepit.

“Kalau pajak naik kami keberatan, apalagi sampai 35 persen. Sudah terlalu jauh dari omset kami. Sedangkan penjualan sekarang saja kami drop sampai 50 persen. Kami di sini ini pengusaha karaoke keluarga ya. Kami ada bersepuluh sebenarnya, tapi yang dua lagi akhirnya sudah tutup,” ujar perwakilan dari Inul Vista, Robin dalam pertemuan di Kantor Batam’>Kadin Batam, Selasa (2/10) siang.

Menurutnya sebelum pemerintah kota menaikan pajak, pemerintah lebih dulu mengklasifikasikan jenis usaha hiburan. Khususnya usaha karaoke.

“Kami sepakat dibedakan dulu harusnya tarif pajak antara karaoke keluarga dengan karaoke yang eksekutif ini. Seharusnya pajak kami lebih murah dari karaoke eksekutif, sebab pangsa pasar kami juga berbeda,” tuturnya.

Ia menyebutkan jika kemampuan pengusaha karaoke keluarga saat ini untuk membayar tarif pajak rata-rata 15 persen.

“Di daerah lain itu, seperti Makassar tarif pajak tempat karaokenya sudah dibagi bagi. Tidak disamaratakan semua. Kalau dipaksa di atas 15 persen, kami tidak tahu lagi harus seperti apa. Kami terpaksa harus melakukan efisiensi karyawan atau bahkan bisa tutup, seperti rekan yang sudah lebih dulu,” tuturnya

Ia menjelaskan mengenai tarif pajak tidak serta merta menjadi beban pelanggan atau pengunjung sepenuhnya. Mengingat, jika tidak ada pengunjung yang datang ke tempat hiburan, atau semakin sedikit jumlahnya, maka pengusaha ikut dibebani dalam membayar pajak tersebut.

Tak hanya dari kalangan pengusaha karaoke, keberatan yang sama juga diungkapkan sejumlah pengusaha massage. Perwakilan Go Massage, Julianto menuturkan pihaknya sudah pernah menyurati DPRD Batam dalam upaya merevisi kembali Perda nomor 7 tahun 2017 mengenai kenaikan tarif pajak tersebut.

“Kemarin katanya bisa ditunda dulu, tapi cuma sampai beberapa bulan saja. Kalau sekarang yah kami terpaksa bayar, namanya pajak kan wajib. Hanya kami keberatan kalau sampai segitu,” ujar Julianto.

Sementara itu, Ketua Batam’>Kadin Batam, Jadi Rajagukguk yang memfasilitasi para pengusaha tersebut mengatakan banyak diantara pengusaha tersebut pun yang sebenarnya tidak merasa dilibatkan dalam pembuatan perda itu tahun sebelumnya.
Sehingga tidak dapat memberikan pandangannya terhadap rencana kenaikan tarif pajak.

“Kawan kawan ini tidak merasa pernah diundang saat pembahasan ranperdanya. Tapi sekarang mereka yang merasakan efeknya. Sementara kita tahu situasi ekonomi Batam ini seperti apa, jadi wajar kalau mereka mengeluh,” ujar Jadi.

Sumber : Batam.tribunnews.com

Leave a Reply

Your email address will not be published.

WhatsApp WA only