Penerimaan Pajak semakin Mentereng

KABAR PASAR 4 OKTOBER: Ketika Pebisnis Cinta Rupiah, Pemerintah Relaksasi Insentif Pajak
October 4, 2018
Dirjen Pajak: Penerimaan PPh Migas Melebihi Target APBN 2018
October 4, 2018

JAKARTA. Perekonomian nasional boleh menghadapi banyak tekanan, terutama karena pelemahan rupiah. Namun, kinerja perpajakan tetap mentereng. Hingga 30 September, pertumbuhan penerimaan hingga 16,87% secara tahunan alias year on year (yoy).

Direktorat Jenderal Pajak (Ditjen Pajak) Kementerian Keuangan mencatat perimaan pajak sampai dengan akhir September 2018 mencapai Rp 900,82 triliun, tumbuh 16,87% yoy. Jumlah itu 63,26% dari target Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2018 Rp 1,424 triliun.

Semua jenis pajak mencatatkan kinerja penerimaan yang positif, dengan pertumbuhan mencapai dobel digit. Bahkan pajak bumi dan bangunan (PBB) dan pajak lainnya tumbuh pesat, meskipun nilainya paling kecil.

Direktur Jenderal Pajak Robert Pakpahan menjelaskan, pencapaian kinerja pajak tersebut sejalan dengan perekonomian yang masih tumbuh di atas 5% serta peningkatan kepatuhan wajib pajak. “Sampai akhir Agustus lalu, pertumbuhan pajak sebesar 16,52%, jadi untuk saat ini masih bagus,” jelas Robert saat paparan kinerja pajak, Rabu (3/10).

Kinerja pajak juga terdorong oleh kenaikan harga komoditas. Harga batubara menembus US$ 110 per metrik ton. Lalu, pelemahan rupiah juga mendongkrak penerimaan pajak, khususnya pajak terkait impor.

Namun Robert tak menjelaskan secara rinci efek pelemahan rupiah terhadap penerimaan pajak. Hanya, mengacu analisis sensitivitas asumsi dasar ekonomi makro di APBN 2018, setiap rupiah melemah 100 poin dari asumsi awal (Rp 13.400 per dollar AS), akan menambah penerimaan pajak sebesar Rp 2,1 triliun-Rp 2,6 triliun.

Jika melihat rekam jejak data Jakarta Interbank Spot Dollar Rate (JISDOR) Bank Indonesia, rata-rata kurs rupiah hingga 3 Oktober 2018 sebesar Rp 14.064,03 per dollar AS. Artinya rupiah sudah melemah sekitar 764 poin, sehingga potensi tambahan penerimaan pajak mencapai Rp 16 triliun-Rp 19,86 triliun.

Potensi shortfall

Robert mengatakan, biasanya penerimaan pajak pada akhir tahun akan lebih besar dibandingkan bulan sebelumnya. Pasalnya, menjelang Natal dan tahun baru, aktivitas ekonomi juga melesat. Belanja pemerintah umumnya juga memuncak di November dan Desember.

Selain itu, sebentar lagi juga ada pertemuan tahunan International Moneter Fund (IMF)-World Bank di Bali. Ini akan membantu meningkatkan aktivitas ekonomi. “Hampir semua menteri keuangan dan pejabat bank sentral dunia berkumpul disitu. Ada 18.000 orang yang akan meningkatkan sektor perdagangan sehingga otomatis membantu penerimaan,” jelas Robert.

Meski begitu, Robert memperkirakan target penerimaan pajak sulit tercapai. “Outlook kami sekitar 95% dari target APBN,” tandas Robert.

Pakar pajak dan Direktur Eksekutif Center for Indonesia Taxation Analisys (CITA) Yustinus Prastowo, memperkirakan penerimaan pajak hingga akhir tahun akan mencapai 94% dari target APBN.

Jadi akan ada shortfall pajaknya sekitar Rp 80 triliun. “Kalau perhitungan kami, realisasi Agustus kan 56% dan September mencapai 63%, kalau rata-rata per bulan bertambah 10%, realisasi akhir tahun hanya 93% atau 94%,” jelas Yustinus.

Yustinus sepakat, penerimaan pajak selalu menunjukkan tren yang tinggi pada triwuan keempat. Hal ini karena penyerapan belanja pemerintah yang lebih banyak dan pembayaran oleh swasta lebih tinggi menjelang akhir tahun.

Kemudian, pertemuan tahunan IMF-World Bank di Bali juga bisa meningkatkan penerimaan pajak pertambahan nilai (PPN) dan pajak penghasilan (PPh). “Rapat di Bali setidaknya akan bergulir dana sekitar Rp 1 triliun, pajak akan naik,” ujar Yustinus memprediksi.

Namun target pajak memang sulit tercapai. Pasalnya, target tersebut terlalu tinggi dan tidak sesuai dengan kondisi ekonomi terkini.

Sumber : Ortax.org

Leave a Reply

Your email address will not be published.

WhatsApp WA only