Sosialisasi Pajak Restoran dan Reklame Buat Permudah Pengusaha Bayar Pajak

Jokowi Terbitkan Aturan PNBP Tambang, Pajak Freeport Bisa Turun
October 12, 2018
Menko Perekonomian: Akan ada tiga kebijakan baru untuk mempermudah investasi
October 12, 2018

SEJUMLAH pengusaha restoran dan kios mengikuti sosialisasi terkait pajak restoran dan reklame indoor, Rabu (10/10/2018).

Kegiatan tersebut digelar oleh Badan Pajak dan Retribusi Daerah (BPRD) DKI Jakarta dan Unit Pelayanan Pajak Retribusi Daerah (UPPRD) Kecamatan Tamansari, Jakarta Barat.

Kegiatan diadakan di Pusat Perbelanjaan Gedung Chandra Lantai II, Jalan Pancoran, Tamansari, Jakarta Barat.

Salah seorang pengusaha restoran, Anton (41) mengatakan, butuh pelayanan pajak jemput bola.

Menurutnya, hal itu akan mempermudah pengusaha restoran dalam pembayaran pajak.

“Di sini Gedung Chandra, atau Pancoran China Town belum lama ini diresmikan ya. Saya juga membuka usaha di sini memang bertanya soal pembayaran pajaknya, penghitungan, tata cara pembayaran dan aturannya bagaimana ya kan harus tahu. Maka, adanya layanan jemput bola begini sebenarnya sangat membantu, nambah pengetahuan juga. Saya dan pengusaha di sini, pastinya kan mau disiplin dalam bayar pajak,” ungkap Anton.

Kepala Unit Penyuluhan dan Layanan Informasi (UPLI) (BPRD) DKI Jakarta, Hayatina, mengatakan, sosialisasi bertujuan, agar pemilik usaha restoran pun dapat mengetahui tata cara mendaftarkan diri menjadi Wajib Pajak (WP).

Hayatina mengatakan, WP yang memungut pajak restoran dari para konsumen kemudian disetorkan ke kas daerah termasuk pajak reklame indoor.

Setelah acara ini, kata Hayatina, pihaknya bakal langsung menggelar layanan jemput bola mengenai pendaftaran WP pemilik usaha restoran dan toko.

“Kami akan data para tenant yang buka usaha di sini sehingga tak perlu lagi datang ke kantor pelayanan pajak untuk daftar sebagai WP,” ungkapnya.

Kasubag TU Unit Pelayanan Pajak dan Retribusi Daerah (UPPRD) Kecamatan Tamansari, Romy Fahrizal mengatakan, potensi pajak restoran dan reklame indoor di dalam pusat perbelanjaan tersebut dapat jadi target untuk pendataan WP yang baru di Tamansari.

“Jadi memang selama ini pemilik restoran pun kurang memahami tata cara memungut pajak dari konsumen. Kebanyakan beranggapan jika pajak diambil dari hasil usaha. Namun, hal itu harusnya dari konsumen sebesar 10 persenan ya,” ujarnya.

Diungkapkan Romy, hingga akhir September kemarin realisasi penerimaan pajak di tahun 2018 ini nyaris capai taget.

Total secara keseluruhan pajak yang sudah terealisasi sebesar Rp 313.771.873.825 (Rp 313,7 miliar).

Apabila dirinci untuk di PBB-P2 ditargetkan mencapai Rp 119.926.000.000 (Rp 119,9 miliar) dan telah terelisasi Rp 105.241.591.017 (Rp 105,2 miliar).

Untuk pajak reklame, ditargetkan Rp 22.699.000.000 (Rp 22 miliar) dan terealisasi Rp 16.844.994.936 (Rp 16,8 miliar).

Lalu, Pajak Air Tanah (PAT) ditargetkan senilai Rp 2.225.000.000 (Rp 2,25 miliar) dan teralisasi mencapai Rp 588.936.396.

Untuk di BPHTB (Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan) ditargetkan Rp 106.408.000.000 (Rp 106 miliar) dan terealisasikan Rp 37.003.946.144 (Rp 37 miliar).

Pajak Restauran ditarget Rp 69.737.000.000 (Rp 69 miliar) dan terealisasi mencapai Rp 47. 468.946.646 (Rp 47 miliar).

Untuk pajak tempat hiburan ditargetkan Rp 88.340.000.000 (Rp 88 miliar) dan terealisasi mencapai Rp 59.003.132.989 (Rp 59 miliar).

Untuk penerimaan pajak hotel, ditargetkan Rp Rp 75.500.000.000 (Rp 75,5 miliar), dan telah terealisasi Rp 38.162.642.400 (Rp 38 miliar).

Pajak parkir ditargetkan Rp 14.040.000.000 (Rp 14 miliar) dan terealisasi mencapai Rp 9.456.683.299 (Rp 9,4 miliar).

“Target pertahunnya Rp 498.875.000.000 (Rp 498 miliar) tetapi baru terealisasi 62,90 persen atau Rp 313.771.873.825 (Rp 313,7 miliar),” ujarnya. (BAS)

 

Sumber : Wartakota.tribunnews.com

 

Leave a Reply

Your email address will not be published.

WhatsApp WA only