Jalan Dua Bulan, WP Meningkat hingga 18.424 Orang

Genjot Penerimaan Pajak BBM, Riau Teken MoU Dengan BPH Migas
October 18, 2018
Disederhanakan, Fasilitas Tax Holiday Mulai Diminati Pengusaha
October 18, 2018

BALIKPAPAN – Sejak Juli lalu, tarif pajak penghasilan (PPh) Final untuk usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) resmi berubah. Dari aturan sebelumnya pungutan pajak sebesar 1 persen menjadi 0,5 persen. Kebijakan ini tertuang dalam Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 23 Tahun 2018. Di mana, aturan ini merupakan perubahan dari kebijakan dalam PP Nomor 46 Tahun 2014.

Perubahan yang terjadi meliputi penurunan tarif, penambahan ketentuan jangka waktu, hingga penambahan cara penyetoran. Selama pelaksanaan dua bulan terakhir, PPh Final dalam aturan PP Nomor 23 Tahun 2018 ini terbukti membuahkan hasil. Khusus untuk Kantor Wilayah (Kanwil) Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Kaltimra, dampak aturan ini terlihat pada peningkatan jumlah wajib pajak (WP).

Berdasarkan data Kanwil DJP Kaltimra, tercatat pada Juli, saat kebijakan pungutan pajak UMKM masih 1 persen, jumlah WP yang terdaftar melapor hanya sebesar 16.029 orang. Kemudian setelah terbitnya aturan PP Nomor 23 Tahun 2018, jumlah peningkatan WP cukup besar. Teranyar pada September, total WP meningkat menjadi 18.424 orang. (Lihat info grafis)

Meski jumlah WP meningkat, namun terjadi penurunan jumlah perolehan pajak UMKM. Sebelumnya pada Juli bisa terkumpul sekitar Rp 9,2 miliar, menurun pada September menjadi Rp 7,4 miliar.

Kepala Kanwil DJP Kaltimra Samon Jaya mengatakan, penurunan itu merupakan hal yang wajar karena memang ada perubahan pungutan pajak dari 1 persen menjadi 0,5 persen.

“Tapi bisa dilihat jumlah setoran pajaknya tidak berkurang sampai 50 persen. Jumlah WP meningkat ada kesadaran untuk taat pajak. WP yang melaporkan mendekati angka kebenaran juga semakin baik,” katanya. Dia menyebutkan, perubahan aturan ini bertujuan untuk menumbuhkan kemauan, kesadaran, dan keikutsertaan WP.

Ada pun WP yang dikenakan PPh Final dalam PP Nomor 23 Tahun 2018 ini terbagi dalam dua kategori. Pertama, WP dari orang pribadi dengan jangka waktu pengenaan selama tujuh tahun pajak. Kedua, badan tertentu misalnya untuk perseroan terbatas (PT) masa waktu pengenaan, yaitu tiga tahun pajak. Kemudian koperasi, CV, dan firma selama empat tahun pajak.

Dengan catatan yang dikenai PPh ini merupakan penghasilan usaha dengan peredaran bruto (omzet) maksimal Rp 4,8 miliar dalam satu tahun pajak. Sebagai informasi, tahun pajak adalah jangka waktu satu tahun kalender, kecuali bila WP menggunakan tahun buku yang tidak sama dengan tahun kalender.

“Berbagai jenis usaha bisa dikenakan PPh Final ini meliputi dagang, industri, dan jasa,” tuturnya. Misalnya penginapan, asrama, toko, pakaian elektronik, bengkel, penjahit, warung, restoran, salon, dan sebagainya. Baik yang dilakukan secara langsung maupun melalui media online.

Samon menjelaskan, ada pula yang tidak dikenai PP Nomor 23 Tahun 2018 adalah mereka yang membentuk persekutuan komanditer (CV) dan firma yang dibentuk oleh beberapa WP orang pribadi dengan keahlian khusus. Sedangkan yang bukan objek PPh dalam PP 23 Tahun 2018, yaitu penghasilan dari jasa sehubungan dengan pekerjaan bebas. Di antaranya dokter, pengacara, akuntan, notaris, PPAT, arsitek, pemain musik, dan sebagainya.

Selama ini, Kanwil DJP Kaltimra telah menggencarkan penyebaran informasi PP Nomor 23 Tahun 2018 ini melalui beragam kegiatan sosialisasi. Para penggerak UMKM mendapat imbauan untuk mengikuti pertemuan. Biasanya melibatkan Dinas Koperasi dan UMKM setempat, pertemuan bisa dilakukan beberapa kali bergantung kebutuhan WP.

Namun, tidak hanya sekadar menjelaskan materi aturan PPh Final, pihaknya turut memberikan pelatihan dan pembinaan untuk memasarkan produk melalui media online. Program ini termasuk business development service (BDS). Pelatihan ini sudah berlangsung di berbagai kota mulai dari Balikpapan, Samarinda, Tenggarong, Penajam Paser Utara (PPU), sampai Sendawar.

Di mana, setiap daerah memiliki kegiatan sosialisasi dan pendekatan yang berbeda. “Jadi dari pelatihan ini, mereka bisa tahu spesifikasi pasar dan teknik penjualannya. Ada simbiosis mutualisme yang kami lakukan untuk UMKM. Semakin maju usahanya nanti semakin besar dapat membantu negara lewat pajak,” bebernya.

Selain itu, terbitnya PP Nomor 23 Tahun 2018 juga memberikan kemudahan dalam hal penyetoran. WP bisa melakukan pelunasan pajak dengan dua cara, yakni setor sendiri dan dipotong atau dipungut. Contoh untuk setor sendiri, tidak perlu lapor SPT. Nanti tersedia kode billing untuk penyetoran PPh Final terutang setiap bulan untuk setiap tempat usaha.

“Pembayaran melalui bank/pos, ATM/EDC, dan internet banking,” imbuhnya. Sementara untuk cara dipotong atau dipungut, transaksi penyetoran PPh Final wajib dilakukan oleh pemotong dan WP harus mengajukan permohonan ke KKP. Sehingga dapat terbit surat keterangan bahwa WP yang bersangkutan dikenai PPh berdasarkan PP 23/2018.

Samon mengungkapkan, saat ini kendala dalam penerapan PPh Final terutama dalam menjangkau UMKM yang berada di daerah terdalam Kaltim. Pihaknya harus melakukan aksi jemput bola karena terbatasnya akses informasi. “Mereka sebagian besar mau membayar pajak. Hanya saja tidak tahu ada aturan baru ini. Lalu tidak tahu metode pembayaran yang sudah sangat mudah,” pungkasnya.

 

Sumber : Prokal.co

Leave a Reply

Your email address will not be published.

WhatsApp WA only