DPRD Tolak Rencana Pemprov DKI Naikkan Tarif Sejumlah Pajak

Pemerintah berambisi jadikan RI pemasok sedan dan SUV dunia
October 24, 2018
Intensif Pajak Demi Dongkrak Ekonomi, Sri Mulyani Lepas Rp154 Triliun
October 24, 2018

JAKARTA – DPRD DKI Jakarta menolak rencana pemprov menaikkan sejumlah pajak daerah, termasuk Pajak Bumi dan Bangunan (PBB). Rencana tersebut diketahui saat membahas APBD untuk tahun 2019.

Wakil Ketua Komisi B DPRD DKI Jakarta, M. Ongen Sangaji, mengatakan dewan dipastikan menolak. “Kami tentu saja menolak kenaikan sejumlah pajak daerah yang akan diberlakukan tahun depan, “katanya, Sabtu (20/10).

Ia menjelaskan, dalam nota anggaran, Pemprov DKI menaikan beberapa jenis pajak. Antara lain, PBB mencapai 15.29 persen atau 1.3 triliun. Sebelumnya, pada APBD 2018 PBB Rp 8.5 triliun dan kini 2019 ditargetkan menjadi Rp 9.8 triliun.

Juga pajak kendaraan bermotor (PKB) akan naik sebesar 16.25 persen. Pada 2018 PKB ditargetkan Rp 8 triliun, untuk 2019 menjadi Rp 9.8 triliun.

’’Kasihan warga Jakarta. Akibat naik, biasanya enggan bayar tepat waktu. Lama -lama gak bayar PBB dalam jangka waktu beberapa tahun, terus akhirnya lama kena bunga dan denda dan menyerah dijual saja. Ini kan pengusiran halus. Artinya, tidak bahagia warganya,’’ kata Ongen.

Menurut Ongen, kenaikan pajak tersebut unntuk mengejar pendapatan yang naik sekitar Rp12 triliun. Tahun 2018 pendapatan ditarget Rp65 triliun lebih, sekarang dibaikkan sekitar Rp77 triliun. Sedangkan target APBD Rp83 triliun.

’’Jika, kebijakan kenaikan PBB dan PKB dipaksakan. Kami nilai ini tak berpihak pada rakyat,’’ katanya.

Ongen berharap, Pemprov DKI menurunkan kembali target penerimaan PBB dan nilai PBB yang dibayarkan masyarakat sebesar 10 sampai 20 persen.

Seharusnya PBB diturunkan karena mengacu pada Nilai Jual Objek Pajak (NJOP) 2017.

’’Sudahlah, jangan bebani warga Jakarta. Pokoknya, kami tegas menolak kenaikan PBB mencapai 15.29 persen,’’ ungkapnya.

Dia menilai, kenaikan pajak juga tak dimbangi dengan penyerapan anggaran yang sudah memasuki triwulan terakhir masih 52,1 persen.

Pada akhirnya, angka Sisa Lebih Penggunaan Anggaran (Silpa) tinggi, artinya pembangunan di ibu kota tak berjalan.

’’Uangnya ke mana itu. Pajak naik, serapan rendah. Uang mengendap di BUMD jumlahnya sampai ratusan miliar atau sampai triliunan,’’ tandasnya.

Sekdaprof DKI Jakarta, Ssaefullah, sebelumnya mengakui bakal menaikkan sejumlaj pajak faerah. “Kita target pendapatan Rp77 triliun dari sebelumnya Rp65 triliun. “(john/b)

 

Sumber : Poskotanews

Leave a Reply

Your email address will not be published.

WhatsApp WA only