Kembalikan PPh 21 dan 25 ke Daerah

Sebelum Ekspor Jasa Bebas Pajak, Pemerintah Minta Masukan Pengusaha
October 26, 2018
Setop Pemotongan Bonus Asian Para Games!
October 26, 2018

TANJUNG REDEB – Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Berau, melalui Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) terus berinovasi dalam upaya peningkatan pendapatan daerah. Salah satunya upaya peningkatan pendapatan bagi hasil dari penerimaan Pajak Penghasilan (PPh) pasal 21, pasal 25 dan pasal 29 dari perusahaan yang beroperasi di Bumi Batiwakkal.

Selama ini PPh 21, 25 dan 29 ini tidak tersalurkan ke Berau, mengingat nilai pokok wajib pajak (NPWP) dari karyawan yang beroperasi di Berau sebagian besar berada di luar daerah. Hal ini lah yang membuat pajak tersebut tidak kembali dalam bentuk bagi hasil hasil penerimaan pajak. Justru daerah lain yang mendapatkan hasilnya.

Menyiasati persolan tersebut, Bapenda Berau yang dipimpin Bupati Muharram mengelar pertemuan dengan manajemen perusahaan yang berkantor pusat di Jakarta dan beberapa daerah di luar Kabupaten Berau.

Kegiatan ini dihadiri juga oleh Kepala Subdit Potensi Perpajakan Direktorat Kepatuhan dan Penerimaan Kementerian Keuangan, Belis Siswanto, Kepala KPP Pratama Tanjung Redeb GA Yudha Hadiyanto dan Kepala Bapenda Provinsi Kalimantan Timur, Ismi.

Kepala Bapenda Berau, Maulidiyah, mengungkapkan tax gathering yang digelar di Jakarta tersebut merupakan upaya pihaknya untuk jemput bola kepada pengusaha yang berkantor di luar Kabupaten Berau, dan membahas kewajiban membayar pajak dengan NPWP cabang atau lokasi Tanjung Redeb. 

“Kami jemput bola dan dari 25 perusahaan yang berkantor di luar Kabupaten Berau, mayoritas ada di Jakarta, sehingga kami menggelar tax gathering di Jakarta,” ungkapnya.

Melalui pertemuan tersebut, bertujuan untuk menyamakan persepsi serta komitmen untuk melaksanakan pembayaran pajak penghasilan dengan NPWP Cabang Tanjung Redeb. Peningkatan penerimaan negara dan penerimaan Kabupaten Berau melalui bagi hasil pajak yang sesuai dengan Undang-Undang Nomor 33 tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara pemerintah pusat, pemerintah daerah dan PP nomor 55 tahun 2005 tentang dana perimbangan keuangan dengan rincian pembagian 80 persen untuk pemerintah pusat dan 20 persen untuk pemerintah daerah baik provinsi maupun kabupaten. Sehingga pembayaran pajak dengan NPWP cabang Tanjung Redeb, maka akan berdampak kepada peningkatan pendapatan daerah.

Potensi tambahan pendapatan dari bagi hasil pajak ini disampaikan Maulidiyah, mencapai Rp 60 miliar. “Dengan komitmen pengusaha untuk membayar pajak dengan kode NPWP Tanjung Redeb, maka akan menambah pendapatan daerah,” jelasnya.

 

Sumber: Prokal.co

Leave a Reply

Your email address will not be published.

WhatsApp WA only