Penetapan Pajak Ekspor Jasa 0%, Ini Sederet Keuntungannya

China Kaji Pemangkasan Pajak, Saham Produsen Mobil di Eropa Meningkat
October 30, 2018
Pajak Impor Dinaikkan, Ducati Komitmen Tak Revisi Harga Jual
October 30, 2018

Kementerian Keuangan (Kemenkeu) akan merevisi Peraturan Menteri Keuangan (PMK) No. 70/2010 jo PMK 30/2011 sebagai landasan hukum perluasan pengenaan pajak ekspor 0% di sektor jasa.

Penghapusan pajak pada ekspor jasa profesional tersebut diyakini dapat mempercepat pertumbuhan ekonomi di Indonesia. Sekadar di ketahui, saat ini penerapan tarif PPN 0% masih terbatas pada tiga sektor jasa yaitu maklon, jasa perbaikan dan perawatan barang bergerak, serta jasa konstruksi.

Kepala Badan kebijakan Fiskal (BKF) Suahasil Nazara mengatakan, penerapan 0% PPN pada sektor ekspor jasa profesional akan mendorong pengurangan defisit neraca transaksi berjalan.

“Jadi kita harus kurangi impor jasa dan tingkatkan ekspor untuk kurangi defisit ini,” ujar dia di Jakarta.

Dia menambahkan, selama ini pada peraturan menteri keuangan ada pembatasan jenis jasa yang dikenakan pajak. Namun, setelah mempertimbangkan aspirasi pelaku usa ha seperti jasa pengiriman barang dan sektor konstruksi, ada peluang untuk memperluas penerapan pajak ekspor 0%.

“Kedua sektor itu (konstruksi dan pengiriman barang) minta juga. Ada beberapa sektor yang memberi tahu kita, nanti kita kompilasi dan keluarkan,” ungkap Suahasil.

Menurut Suahasil, ekspor jasa sama seperti ekspor barang di mana barangnya diproduksi di dalam negeri namun digunakan di luar negeri di luar daerah pabean.

“Jasa itu ada yang bisa begitu. Diproduksi di dalam negeri, tetapi dipakai atau dikonsumsi di luar negeri,” tuturnya.

Beberapa sektor yang akan disasar dalam beleid baru ini di antaranya jasa teknologi dan informasi, jasa penelitian dan pengembangan (research and development), jasa persewaan alat angkut, jasa pengurusan transportasi (freight forwarding ), jasa profesional, dan jasa perdagangan.

Kepala Bidang Kebijakan Pajak Badan Kebijakan Fiskal (BKF) Kementerian Keuangan Rustam Effendy menam bah kan, satu sektor lain yang akan mendapat fasilitas PPN 0% adalah sektor pariwisata. “Sektor pariwisata layak untuk dikembangkan karena memiliki potensi ekonomi yang besar” jelasnya singkat.

Rustam juga menjelaskan perkembangan revisi PMK 70/-2010 jo PMK 30/2011 “rancangannya berada di level teknis dan sudah clear. Tinggal review dari para pimpinan dan diharapkan dapat selesai secepat mungkin. Kita kan masukin target dari triwulan ini,” pungkasnya.

Direktur Eksekutif Center for Indonesia Taxation Analysis (CITA) Yustinus Prastowo mengatakan, pemerintah harus mendorong untuk agar dapat sesegera mungkin memperluas penerapan pajak ekspor 0% ini ke beberapa sektor lainnyam seperti jasa informasi dan teknologi, jasa penelitian dan pembangunan, penyewaan peralatan transportasi, jasa pengelolaan transportasi, profesional, dan jasa perdagangan.

“Khusus terkait dengan jasa profesional, sektor ini di harapkan dapat berkontribusi langsung terhadap serapan tenaga kerja sehingga ekonomi dapat tumbuh,” ujarnya.

Dia melanjutkan, pada umumnya pengenaan pajak pertambahan nilai (PPN) 10% oleh provider jasa dalam negeri berpotensi menimbulkan pajak ganda atas konsumsi jasa tersebut.

 

Sumber : Okezone.com

Leave a Reply

Your email address will not be published.

WhatsApp WA only