BKAD Kulon Progo Tetap Wajib Tarik Pajak pada Penambangan Tak Berizin

Penerimaan Negara dari Panas Bumi Capai Rp1,14 Triliun
November 5, 2018
Google dan Facebook Diwajibkan Bayar Pajak Lebih Tinggi di Inggris
November 5, 2018

KULON PROGO –┬áBadan Keuangan dan Aset Daerah (BKAD) Kulon Progo menegaskan bahwa penarikan pajak atas hasil tambang mineral bukan logam dan batuan (MBLB) bersifat mutlak.

Sekalipun pihak penambang tak mengantongi izin usaha, penarikan pajak harus tetap dilakukan.

Kepala BKAD Kulon Progo, Triyono mengatakan hal itu sesuai yang diamanatkan pemerintah dalam Undang-undang nomor 28/2009 tentang pajak daerah dan retribusi daerah.

Regulasi itu jelas mengatur bahwa setiap kegiatan penambangan dikenai pajak pengambilan bahan tambang.

“Tidak ada kalimat bahwa tambang itu harus berizin atau tidak untuk dilakukan penarikan pajak,” kata Triyono pada Tribunjogja.com, Minggu (4/11/2018).

Diakuinya ketentuan itu sempat menimbulkan polemik di sejumlah daerah.

Bahkan, Pemerintab Kabupaten Klaten (Jawa Tengah) sempat menyurati Kementerian Dalam Negeri untuk meminta penjelasan terkait pelaksanaan regulasi tersebut.

Kemendagri lalu mengeluarkan jawaban resmi bahwa pajak MBLB tidak memandang usaha berizin atau tidak melainkan kegiatan pengambilan bahan tambang itu menjadi objek pajak sehingga boleh ditarik.

Pun di Kulon Progo, kata di Triyono, pernah dilakukan koordinasi bersama dengan Kepolisian Resor dan pihak terkait termasuk Pemerintah DIY seputar permasalahan tersebut.

Yakni, berkaitan penyitaan sejumlah alat kerja usaha penambangan tanpa izin di mana pelaku usahanya mengaku juga ditarik pajak.

 

Sumber : Tribun Jogja

Leave a Reply

Your email address will not be published.

WhatsApp WA only