Penegakan Hukum Tetap Jalan Terus

Saran Indef ke Pemerintah agar UMKM Tembus Pasar Ekspor
November 12, 2018
Menteri Darmin: Kita Tak Bisa Dorong Ekspor Secepatnya Berjalan
November 12, 2018

Demi mengejar target penerimaan pajak tahun depan yang meningkat, pemerintah menyiapkan banyak insentif fiskal. Maklum strategi penggalian sumber pajak di 2019 mesti sambil mendorong peningkatan iklim investasi dan daya saing.

Nah, untuk mengungkit daya saing dan tetap mendorong hilirisasi industri, pemerintah bakal memberikan subsidi perpajakan berupa pajak penghasilan (PPh) dan bea masuk ditanggung pemerintah. Nilainya tahun depan mencapai Rp 11,4 triliun. Pemberian PPh ditanggung pemerintah, misalknya untuk komoditas panas bumi.

Selain itu, pemerintah akan menguatkan pelayanan perpajakan guna mendongkrak kepatuhan wajib pajak, sekaligus membangun kesadaran dalam ketaatan membayar pajak secara sukarela. Caranya, mulai simplifikasi registrasi, perluasan tempat layanan pajak, perluasan cakupan e-fillingĀ , hingga kemudahan resitusi.

Di luar itu semua, Hestu Yoga Saksama, Direktur Penyuluhan, Pelayanan, dan Humas Direktorat Jenderal (Ditjen) Pajak, menyebutkan, pemerintah sedang menyiapkan berbagai stimulus fiskal lainnya. Namun, sampai saat ini masih dalam pembahasan di Badan Kebijakan Fiskal (BKF), dengan melibatkan kementerian bidang perekonomian lain. ” Sekarang sedang berproses semuanya. Saya belum bisa menyampaikan satu per satu secara spesifik,” katanya.

Meski ramah terhadap iklim investasi dan siap menabur bermacam insentif, bukan berarti kantor pajak berleha-leha dalam mengumpulkan pajak. Pemeriksa pajak alias fiskus tetap getol menyisir potensi penerimaan dengan memanfaatkan data informasi.

Utilisasi data dan informasi untuk kepentingan perpajakan tersebut antara lain melalui wewenang mengintip data nasabah perbankan seperti tertuang dalam UU Nomor 9 Tahun 2017 tentang Akses Informasi Keuangan untuk Kepentingan Perpajakan. Sementara data lintas negara, Ditjen Pajak bisa mendapatkannya melalui implementasi Automatic Exchange of Information (AEoI). ” Kami juga fokus melakukan penguatan kepatuhan dan pengawasan,” ujar Hestu.

Ditjen Pajak tentu bakal melakukan penegakan hukum, seperti pemeriksaan dan penyidikan. Tapi Hestu memastikan, semua upaya ini tetap secara terukur dan tepat. ” Tujuannya, untuk memberikan fairness kepada wajib pajak yang sudah patuh,” ucapnya.

Sumber : Kontan

Leave a Reply

Your email address will not be published.

WhatsApp WA only