Pastikan Pengesahaan APBD 2019 Tak Terlambat

Didesak terkait Transparansi Pajak Hiburan, Pemkot Batu segera Lakukan Hal ini
November 12, 2018
Penerimaan Pajak Bisa Turun Rp 16 Triliun Karena Pemerintah Batal Naikkan Cukai Rokok
November 12, 2018

NUNUKAN, Sekretaris Kabupaten (Sekkab) Nunukan Serfianus mengaku, pengesahan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) 2019 akan berjalan sesuai dengan jadwal yang ditentukan. Sebab, di awal November ini, tahapan telah memasuki jawaban pemerintah atas pandangan fraksi di Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Nunukan.

“Setelah itu, ada pembahasan bersama antara pihak Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) dan Badan Anggaran (Banggar) DPRD,” kata Serfianus saat dikonfirmasi  Minggu (11/11).

Ia memastikan, prosesnya dapat selesai di awal Desember 2018 jika tidak ada hal-hal yang berakibat fatal. Sebab, pembahasan Kebijakan Umum Anggaran dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (KUA-PPAS) dilakukan sejak bulan Juli lalu. Kemudian, pembahasan telah dilakukan sesuai dengan apa yang diharapkan para wakil rakyat di DPRD Nunukan. “Yang jelas, kejadian yang tahun lalu tidak terjadi lagi. Karena akan ada sanksi jika itu terjadi,” ungkapnya.

Kendati demikian, lanjutnya, usulan APBD 2019 memang mengalami penurunan. Namun, tidak terlalu signifikan. Hal tersebut terjadi karena adanya pengurangan beberapa kegiatan yang dianggap tidak lagi prioritas dilakukan. “Di drafnya itu belanja hanya Rp 1,046 triliun. Itu belum termasuk DAK yang diterima. Karena, jumlahnya belum diketahui karena APBN 2019 belum diketahui,” jelas Serfianus.

Menurutnya, APBD yang mengandalkan pemasukan dari pemerintah pusat harus terkena dampaknya. Sebab, sejak tiga tahun terakhir ini, anggaran dari Dana Bagi Hasil (DBH) dari hasil Sumber Daya Alam (SDA) tak lagi dapat menolong  lantaran mengalami kendala. Sementara, penghasilan daerah, mulai dari Pendapatan Asli Daerah (PAD), hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan dan lainnya, juga tak mampu menutupi belanja daerah.

“Sejak 2016, APBD yang dapat dibelanjakan hanya Rp 1,5 triliun. Lalu, di 2017 turun menjadi Rp 1,2 triliun. Kemudian, di 2018 ini juga sama masih bertahan di Rp 1,2 triliun. Sementara di 2019 mendatang, berdasarkan draf KUA-PPAS APBD 2019 belanja daerah hanya diusulkan sebesar Rp 1,046 triliun. Artinya, terjadi penurunan lagi,” sebutnya.

Kondisi seperti ini tak hanya terjadi di Kabupaten Nunukan saja, namun di seluruh kabupaten/kota yang mengandalkan Sumber Daya Alam (SDA), seperi minyak bumi, pertambangan dan gas alam. Karena, pajak dari hasil bumi tersebut mengandalkan Dana Bagi Hasil  (DBH) yang diberikan sebesar 70 persen bagi daerah penghasil SDA. Sementara kabupaten/kota yang mengandalkan sektor jasa, hingga saat ini masih dapat bernafas lega. Karena, sumber pendapatan mereka dari sisi retribusi dan pajak tinggi dan tak berharap berharap banyak dari DBH.

Sumber : Prokal.co

Leave a Reply

Your email address will not be published.

WhatsApp WA only