Usul DPR Agar Penerimaan Negara Makin Moncer

Sri Mulyani: Kenaikan PPh Impor Selamatkan Devisa
November 16, 2018
Harga CPO tembus level terendah sejak 2015
November 16, 2018

Jakarta – Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) menilai ada beberapa cara untuk memberantas para mafia di setiap transaksi jual beli properti di tanah air. Cara itu dinilai positif untuk menambah penerimaan negara.

Anggota Komisi XI DPR RI Mukhamad Misbakhun mengatakan, salah satu cara yang harus dilakukan adalah membuat payung hukum bagi profesi penilai.

Menurutnya, Rancangan Undang-undang (RUU) Profesi Penilai akan sangat penting bagi upaya penyelamatan aset negara dan sektor keuangan lainnya.

“Tumbuhnya kepastian harga transaksi tanah sebenarnya tanpa mengaitkan kepada NJOP, sehingga akan meminimalisasi efek mafia tanah dan para spekulan dalam memanfaatkan situasi pengadaan tanah atau transaksi pada umumnya,” kata Misbakhun di Jakarta, Rabu (14/11/2018).

Dia mengatakan, RUU Profesi Penilai akan mampu mengoptimalkan pemasukan negara dari sektor pajak. Bahkan, pemerintah daerah pun akan ikut memperoleh manfaat dengan keberadaan penilai.

Sebagai contoh adalah keberadaan profesi penilai terkait pajak bumi dan bangunan (PBB) ataupun bea perolehan hak atas tanah dan bangunan (BPHTB).

“Khususnya dari PBB dan BPHTB melalui pemberian NJOP (nilai jual objek pajak, red) yang benar,” ujarnya.

Selain itu, profesi penilai juga sangat penting bagi sektor perbankan. Menurutnya, penilai akan memberikan kepastian atas potensi risiko kredit melalui nilai agunan yang dapat dipercaya.

Menurut dia, jika ada penilaian seimbang dan benar antara agunan dengan kredit maka potensi terjadinya kredit bermasalah atau non-performing loan (NPL) juga bisa ditekan.

“Jika ada penilaian seimbang dan benar maka NPL, asset disposal, nilai aset dan recovery rate akan sehat, perbankan ikut sehat pula,” tuturnya.

Karena itu Misbakhun menegaskan, UU Profesi Penilai sudah layak disegerakan. Dia juga mendorong MAPPI sebagai lembaga yang menaungi profesi penilai untuk segera membuka komunikasi politik dengan fraksi-fraksi di DPR RI.

“Para penilai dan lembaga penilai serta tersedianya data pasar yang valid dan benar. UU ini kan akan memberi perlindungan hukum atas hasil penilaian yang akan digunakan masyarakat,” ungkap dia.

 

Sumber: Detik.com

Leave a Reply

Your email address will not be published.

WhatsApp WA only