Paket Kebijakan Ekonomi Kembali Diluncurkan, Ini Rinciannya

Industri Digital Kini Bisa Dapat Insentif Pajak
November 19, 2018
Penerima Tax Holiday Diperluas ke 18 Sektor
November 19, 2018

JAKARTA – Pemerintah meluncurkan Paket Kebijakan Ekonomi XVI 2018 di Kompleks Istana Kepresidenan Jakarta. Peluncuran paket kebijakan ekonomi itu dilakukan oleh Menteri Koordinator bidang Perekonomian Darmin Nasution.

Menko Darmin didampingi oleh Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati, hingga Menteri Perindustrian Airlangga Hartarto. Selain itu hadir pula Gubernur Bank Indonesia Perry Warjiyo dan Wakil Ketua Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Nurhaida.

Ada tiga poin kebijakan dalam Paket Kebijakan Ekonomi XVI yang diluncurkan pada hari ini.

1. Memperluas Fasilitas Pengurangan Pajak Penghasilan Badan (tax holiday).

Tujuannya adalah untuk mendorong investasi langsung pada industri perintis dari hulu hingga hilir guna mendorong pertumbuhan ekonomi. Dalam hal ini, pemerintah menyempurnakan ketentuan sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri KeuanganNomor 35/PMK.010/2018 tentang Pemberian Fasilitas Pengurangan Pajak Penghasilan Badan.

2. Relaksasi DNI

Hal ini sebagai upaya untuk mendorong aktivitas ekonomi pada sektor-sektor unggulan. Kebijakan ini dapat membuka kesempatan bagi para Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN) termasuk didalamnya adalah Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) serta Koperasi.

Masih dalam poin kedua, pemerintah juga melakukan perluasan kemitraan bagi UMKM dan Koperasi untuk bekerjasama agar usahanya dapat naik ke tingkat yang lebih besar. Pemerintah juga memberikan kesempatan bagi para Pananaman Modal Asing (PMA) untuk memiliki porsi saham yang lebih besar khusus bagi yang masih sepi peminat.

3. Memperkuat pengendalian devisa dengan pemberian insentif perpajakan.

Adapun pengendalian yang akan dilakukan adalah dengan memasukan Devisa Hasil Ekspor (DHE) dari ekspor barang-barang hasil ekspor Sumber Daya Alam (SDA) (pertambangan, perkebunan, kehutanan, dan perikanan). Insentif perpajakan berupa pemberian tarif final Pajak Penghasilan atas deposito. Kewajiban untuk memasukkan DHE ini tidak menghalangi keperluan perusahaan yang bersangkutan untuk memenuhi kewajiban-kewajiban valasnya.

Sumber : Okezone

Leave a Reply

Your email address will not be published.

WhatsApp WA only