Kebijakan Ekonomi Jangan Menciptakan Masalah Baru

Kerek Ekonomi Nasional, Kemenperin Fokus Perkuat Industrialisasi
November 26, 2018
Pemberlakuan perluasan tax holiday tunggu pengesahan Kumham
November 27, 2018

Ekonomi negeri ini mestinya sudah bisa melejit di atas 7% setahun andaikan pemerintah mampu meluncurkan kebijakan yang tepat, baik tepat waktu maupun tepat sasaran. Tapi, yang terjadi, banyak kebijakan yang justru menciptakan masalah baru. Masalahnya ada di level menteri ekonomi, bukan Presiden.

Salah satu contoh adalah paket kebijakan ekonomi ke-16 yang diluncurkan pemerintah, Jumat (16/11/18). Paket ekonomi itu mencakup tiga kebijakan, yakni relaksasi daftar negative investasi (DNI), kewajiban menyimpan devisa hasil ekspor (DHE) di perbankan nasional, dan perluasan tax holiday atau pembebasan pajak bagi sector unggulan.

Semuanya ini bertujuan mempercepat pertumbuhan ekonomi dan memperbaiki stabilitas ekonomi makro, terutama memangkas current account deficit (CAD) atau deficit neraca transaksi berjalan yang dalam setahun terakhir menjadi penyebab merosotnya nilai tukar rupiah. Meski terlambat diluncurkan, kebijakan tentang kewajiban eksportir menyimpan DHE di perbankan nasional disambut positif. Namun, keterlambatan itu menyebabkan rupiah terhempas puluhan persen hingga menembus Rp 15.000 per dolar AS.

Andaikan diluncurkan sejak beberapa tahun lalu, rupiah akan relatif stabil meski ada tekanan global. Perluasan insentif pajak bagi sector tertentu juga dinilai terlambat. Pentingnya insentif pajak bagi sektor unggulan mestinya sudah diketahui sejak lama oleh para menteri ekonomi. Perlambatan ekonomi sudah terjadi sejak tahun 2013. Seyogianya sejak Kabinet Kerja mulai bertugas, November 2014, masalah riil yang dihadapi Indonesia sudah diketahui.

Yang paling banyak mendapat respons negatif adalah kebijakan mengenai relaksasi DNI. Karena yang banyak terkena kebijakan ini adalah usaha kecil dan menengah (UKM), termasuk start up di bidang teknologi digital. Respons negatif terutama menyangkut dua hal. Pertama, tidak semua menteri ekonomi yang bidangnya terkena kebijakan mengetahui paket kebijakan ekonomi ke-6 (paket 16). Ini menunjukkan betapa buruknya koordinasi para menteri Kabinet Kerja, khususnya kementerian bidang ekonomi.

Kedua, paket 16 adalah paket ujugujug. Paket yang dihasilkan dari ruang menteri ekonomi itu terkesan tanpa didahului oleh dialog intensif dengan para pelaku. Paket 16 sama sekali tidak melewati mekanisme “rule making rule” yang biasa dikenal dalam pembuatan peraturan yang bermutu.

Sesuai mekanisme rule making rule, setiap pembuatan peraturan perundang- undangan harus melewati dialog dengan para pihak yang akan diatur oleh peraturan perundang-undangan itu. Mekanisme itu dimaksudkan untuk menghindari kebijakan yang tidak mengena sasaran dan yang kontradiktif. Karena kehadiran sebuah peraturan atau undang-undang dimaksudkan untuk memberikan manfaat kepada masyarakat, negara, dan pihak yang diatur, bukan sebaliknya.

Sungguhpun demikian, ada kabar baik bahwa paket 16 belum diberlakukan. Pemerintah kini masih dalam proses untuk menyempurnakan paket itu. Dialog dengan para pelaku usaha akan diintensifkan agar paket ini benarbenar “nendang”, yakni menggerakkan ekonomi yang sedang lesu. Khusus untuk DNI, paket 16 tidak boleh memberikan kesan hendak “melawan” arah kebijakan Presiden Jokowi. Presiden sejak awal terpilih sangat serius membangun UKM. Karena itu, kebijakan ekonomi para menteri ekonomi harus selaras dengan visi Presiden.

Relaksasi DNI memicu serangan pihak “oposisi” bahwa pemerintahan Jokowi tidak mengajak asing “membangun Indonesia” , melainkan mengundang asing “membangun di Indonesia”. Membangun Indonesia artinya memberikan manfaat yang besar kepada bangsa dan negara Indonesia, bukan hanya lapangan pekerjaan dan pajak, melainkan dividen.

Sedang dalam frasa “membangun di Indonesia”, negeri ini sekadar ajang pihak pemodal asing untuk mencari keuntungan sebesar-besarnya bagi dirinya. Dengan membuka DNI hingga 100% bagi asing untuk memasuki UKM, pemerintah dinilai hanya melihat satu sisi, yakni upaya meningkatkan investasi asing dalam tempo singkat. Tidak mempedulikan kesempatan berusaha bagi rakyat Indonesia yang memiliki kewirausahaan.

Salah satu faktor utama pelemahan rupiah adalah membesarnya CAD, yang saat ini hampir mencapai 4% dari PDB. Selain ekspor, CAD bisa diturunkan dengan meningkatkan investasi, lokal maupun asing. Masuknya investasi asing akan membawa devisa. Meningkatkan kegiatan investasi akan mendongkrak produksi dan ekspor.

Tapi, pentingnya investasi tak perlu membuat pemerintah panik karena kepanikan hanya menyebabkan lahirnya kebijakan asal jadi. Kabinet Kerja bidang ekonomi terhitung Kabinet yang sangat rajin membuat kebijakan. Tapi, 15 paket ekonomi yang sudah diberlakukan tak ada satu pun yang benar-benar “nendang”.

Masih ada waktu 11 bulan bagi Kabinet Kerja bidang ekonomi untuk membuktikan diri sebagai pembantu presiden yang sungguh-sungguh membantu, bukan merecoki dengan kebijakan kontraproduktif. Selain membuat kebijakan yang baik, tim ekonomi juga perlu mengawal pelaksaan kebijakan yang sudah diluncurkan, di antaranya pelaksanaan online single submission (OSS) dalam setiap proses perizinan. Lewat OSS , izin bukan saja lebih cepat, tapi juga bebas dari pungutan liar yang memberatkan dunia usaha serta menyeret pelaku bisnis ke jeruji besi.

Sumber : Beritasatu.com

Leave a Reply

Your email address will not be published.

WhatsApp WA only