Jokowi Coret Relaksasi DNI dari Paket Kebijakan

Ini Penyebab Pasar Properti Masih Lesu
November 29, 2018
Sri Mulyani Rilis Aturan Baru Soal Impor Barang, Apa Itu?
November 29, 2018

Solo – Presiden Joko Widodo (Jokowi) mencoret kebijakan relaksasi daftar negatif investasi (DNI) dari paket kebijakan ekonomi ke-16. Maka, UMKM (usaha mikro kecil dan menengah) dipastikan dikeluarkan dari relaksasi DNI.

Jokowi mengaku telah dikomplain oleh Ketua KADIN Rosan Perkasa Roeslani dan HIPMI terkait paket kebijakan ekonomi ke-16, karena yang masih jadi masalah dari paket kebijakan ekonomi itu soal relaksasi DNI.

Menurut dia, mengenai tax holiday atau pengurangan pajak penghasilan badan dan kewajiban untuk memasukkan devisa hasil ekspor (DHE) tidak dimasalahkan oleh KADIN dan HIPMI.

“Yang ada masalah relaksasi DNI. Saya sudah ditelepon oleh Ketua KADIN dan HIPMI yang komplain masalah itu,” kata Jokowi saat penutupan Rapimnas 2018 KADIN Indonesia di Solo, Rabu (28/11/2018).

Bahkan, Jokowi mengatakan draf paket kebijakan ekonomi ke-16 belum masuk ke ruang kerjanya di Istana Negara termasuk Peraturan Presiden yang belum ditandatangani.

“Barangnya itu belum sampai ke Istana, Perpresnya belum saya tanda tangani. Jadi tidak perlu ragu, saya pastikan akan saya keluarkan UMKM ini dari relaksasi DNI. Saya putuskan di sini, sudah,” ujarnya.

Menurut dia, keputusan mengeluarkan relaksasi DNI termasuk UMKM dari paket kebijakan ekonomi ke-16 karena masukan dari KADIN dan HIPMI.

“Kalau sudah Ketua KADIN dan HIPMI yang ngomong siapa lagi yang mau saya dengar? Nanti begitu masuk ke Istana ya sudah saya lihat, coret. Belum masuk,” jelas dia.

Sumber: inilaih.com

Leave a Reply

Your email address will not be published.

WhatsApp WA only