Realisasi PBB Hanya 41 Persen

Hingga Oktober, pengajuan restitusi pajak melonjak 266,2%
December 3, 2018
Bea Cukai di Berbagai Daerah Lakukan Aksi Nyata Dorong Ekspor Nasional
December 3, 2018

Kabid Pajak Bumi dan Bangunan di Pedesaan dan Perkotaan (PBB PP) BPPKAD Sampang Evi Hariati mengatakan, target pendapatan PBB 2018 tertera dalam surat pemberitahuan pajak terutang (SPPT). Dia tidak yakin target tersebut bisa terpenuhi. ”Kesadaran masyarakat di wilayah kota dan desa untuk rutin membayar PBB rendah. Padahal hasil pajak akan digunakan untuk program pembangunan,” ucapnya Sabtu (1/12).

Menurut dia, belum tercapainya target PBB disebabkan tingkat kesadaran dan partisipasi masyarakat wajib pajak masih rendah. Wajib pajak umumnya memenuhi kewajiban jika ada keperluan mendesak. Misalkan, ingin membuat sertifikat atau keperluan lain.

Sosialisasi dan pemberian pemahaman kepada masyarakat tentang kewajiban membayar pajak aktif dilakukan mulai di kecamatan hingga desa. Tujuannya, agar masyarakat bisa taat membayar pajak tersebut. Pihaknya sudah menggandeng tokoh masyarakat dan memasang banner tentang pembayaran pajak dan batas waktu penyetoran. Terutama, di wilayah yang warganya banyak menunggak PBB.

Akan tetapi, selama ini upaya tersebut belum berhasil meningkatkan kesadaran warga untuk membayar pajak. ”Kalau untuk mencapai target 100 persen sepertinya sulit. Tapi kami akan terus upayakan pencapaiannya bertambah sebelum batas akhir penyetoran yakni 15 Desember 2018,” katanya.

Penagihan PBB kepada masyarakat yang sebelumnya ditangani BPPKAD sudah dilimpahkan penuh kepada kecamatan dan pemerintah desa (pemdes). Hal itu berdasarkan Perbub 46/2017 tentang Pelimpahan Tanggung Jawab Penagihan Pajak PBB. Saat ini pihaknya hanya berkewajiban menerima setoran PBB dari pihak terkait.

Meskipun demikian, pihaknya mengaku aktif berkoordinasi dengan camat dan kepala desa (Kades) dan meminta agar penarikan PBB lebih maksimal. Supaya pendapatan asli daerah (PAD) dari sektor tersebut bisa mencapai target. ”Kami targetkan pencapaianya minimal 70 persen dari target,” ujarnya.

Evi mengaku belum melakukan verifikasi secara menyeluruh setoran PBB dari tiap kecamatan. Meski demikian, pihaknya mengklaim penyetoran pajak dari sebagian kecamatan sudah  mencapai 50 persen. ”Perolehan PBB terendah itu Kecamatan Banyuates. Tertinggi Omben dan Sokobanah dengan persentase pencapaian 81–87 persen,” terangnya.

Anggota Komisi I DPRD Sampang Syamsul Arifin meminta kecamatan menginstruksikan kepada Kades untuk lebih maksimal menyetor PBB. Penyadaran kepada masyarakat tentang kewajiban pajak harus lebih digalakkan. Jika sosialisasi kepada masyarakat maksimal, warga akan rutin membayar pajak. ”Supaya tahun depan perolehan pajak meningkat. Syukur-syukur bisa memenuhi target PAD,” pintanya.

Camat juga bisa mengambil tindakan tegas bagi Kades yang tidak bisa serius menyetorkan perolehan pajak. Misalkan, dengan tidak menandatangani surat pengajuan pencairan dana desa (DD) dan anggaran dana desa (ADD) sebelum persoalan tunggakan pajak selesai. ”Banyaknya tunggakan pajak bisa menghambat program pemerintah,” tandasnya.

Sumber : Jawapos.com

Leave a Reply

Your email address will not be published.

WhatsApp WA only