Bea Cukai Mencatat Ada 72.592 Kasus Penghindaran Batas Bea Masuk

Berinvestasi Rp210 Triliun, 12 Korporasi Raih Tax Holiday
December 12, 2018
Libur Bayar Pajak Datangkan Investasi Rp210,8 Triliun
December 12, 2018

JAKARTA — Direktorat Jenderal Bea Cukai mencatat, berdasarkan data importasi barang kiriman sejak 10 Oktober 2018, terdapat sekitar 72.592 Consignment Notes (CN) yang terjaring sistem anti-splitting.

Dirjen Bea Cukai Kementerian Keuangan, Heru Pambudi menerangkan, pihaknya tengah melindungi industri kecil dan menengah dalam negeri.

Yakni, dengan mengubah aturan terkait impor barang kiriman lewat bisnis jual beli daring (online) atau e-commerce lewat Peraturan Menteri Keuangan (PMK) nomor 112/PMK.04/2018.

Bunyinya, pemerintah melakukan penyesuaian nilai pembebasan (de minimis value) bea masuk dan pajak dalam rangka impor (PDRI) atas barang kiriman dari sebelumnya USD 100 menjadi USD 75 per orang per hari.

Heru Pambudi berujar, pasca kebijakan itu diterapkan, Ditjen Bea Cukai menemukan transaksi yang dilakukan sebagai upaya untuk menghindari kewajiban membayar bea masuk.

“Yakni, oknum pedagang yang memanfaatkan de minimis value dengan cara memecah barang kiriman menjadi beberapa pengiriman dan di bawah de minimis value dalam hari yang sama,” ujar Heru di Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai (KPPBC) Pasar Baru, Jakarta Pusat, Selasa (11/12/2018).

Berdasarkan data importasi barang kiriman sejak 10 Oktober 2018, ucap Heru, terdapat sekitar 72.592 Consignment Notes (CN) yang terjaring sistem anti-splitting.

“Sejak pengumuman sampai sekarang kami detect indentifikasi sebanyak 72.592 transaksi. Yang tadinya berusaha hindari bea masuk yang ditetapkan,” kata Heru.

Heru menjelaskan, upaya itu berhasil menyelamatkan penerimaan bea masuk dan pajak dalam rangka impor sebesar kurang lebih Rp 4 miliar.

Diharapkan, dengan implementasi program anti-splitting, barang kiriman dapat terus ditingkatkan guna memberantas modus pemecahan nilai barang kiriman yang sangat merugikan.

“Artinya sebanyak itu pula orang berusaha untuk mengelabui dua yang pertama adalah pedagang yang sudah bekerja patuh dengan pajak dan kedua pemerintah,” tutur Heru.

Sumber : Tribunnews.com

Leave a Reply

Your email address will not be published.

WhatsApp WA only