3 Kebijakan Pajak Sri Mulyani Sepanjang 2018 Tuai Pujian

Kurangi tekanan AS, China akan hapus berbagai tarif produk impor-ekspor di 2019
January 4, 2019
Sri Mulyani Soroti Nilai Impor yang Naik 22% di 2018
January 4, 2019

Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati dengan bangga baru saja mengumumkan bahwa target penerimaan negara 2018 mencapai target. Menkeu juga mengapresiasi bahwa pada tahun ini untuk pertama kalinya Kementerian Keuangan tidak mengundang-undangkan APBN Perubahan dengan Belanja Negara mencapai 97 persen dan Defisit / Primary Balance di bawah 2 persen sejak 2012.

Namun, Pengamat Pajak dari Center of Indonesia Taxation Analysis Yustinus Prastowo menuturkan jika dilihat lagi ke belakang, ada beberapa kebijakan dari sisi pajak yang lumayan berpengaruh terhadap penerimaan,

Pertama adalah kebijakan pajak yang responsif terhadap kondisi ekonomi makro. Dimana fungsi regulerend pun dimaksimalkan. Dia bilang pada saat kuatnya tekanan Rupiah terhadap USD, pemerintah menaikkan PPh 22 impor. “Kenaikan ini bukan untuk penerimaan namun memberikan dampak psikologis bagi pasar uang untuk menyelamatkan rupiah, meski sifatnya temporer,” kata Yustinus di Jakarta, Selasa (1/1).

Kebijakan pajak selanjutnya di tahun ini juga memperlihatkan keberpihakannya bagi kelompok usaha kecil dan menengah. Dengan dikeluarkannya PP 23 Tahun 2018, tarif PPh Final bagi pelaku UMKM menjadi 0,5 persen. Tentu, di samping memberikan keringanan bagi mereka yang telah patuh, kebijakan ini juga bagian dari ekstensifikasi. 

“Dengan turunnya tarif, maka diharapkan ada peningkatan kesadaran membayar pajak secara voluntary. Seperti kita tahu, UMKM merupakan sektor yang hard-to-tax. Catatan selanjutnya yang harus dipikirkan bersama adalah terkait pengaturan kemudahan akuntansi dan aplikasi sederhana untuk memudahkan pembukuan, serta dukungan permodalan terhadap UMKM,” ujarnya.

Adapun, hal lain yang cukup signifikan adalah mengenai insentif pajak. Pada tahun ini, mulai muncul alasan yang cukup kuat bahwa insentif tidak harus bertentangan dengan penerimaan, terlebih dalam situasi ekonomi yang masih tidak menentu dan butuh stimulus. 

Perluasan insentif di satu sisi berdampaik baik untuk mendorong pertumbuhan ekonomi, tetapi di sisi lain butuh mekanisme monitoring dan evaluasi agar tepat sasaran dan tepat tujuan. Insentif pajak bagi sektor migas dinilai masih agak tertinggal. Karena praktis minim investasi baru, stagnan, dan kurang atraktif, sedangkan skema insentif sektor migas juga sangat terbatas.

“Perbaikan-perbaikan di 2018 ini konsisten sebagai misi Reformasi Perpajakan yang dicanangkan kembali Desember 2016, dan di tahun 2017 telah didahului dengan beberapa program besar. Khusus untuk DJBC (Direktorat Jenderal Bea dan Cukai), beberapa kebijakan besar berdampak cukup bagus pada kinerja institusi, antara lain PIBT, PLB, KITE, dan lain-lain,” terangnya.

Sumber : Jawapos.com

Leave a Reply

Your email address will not be published.

WhatsApp WA only