Berperan Dorong Pertumbuhan Ekonomi Indonesia

Ini Daftar Wajib Pajak yang Harus Lapor SPT Lewat e-Filing Tahun Ini
February 6, 2019
Empat Alasan Milenial Tidak Menunda Membeli Rumah
February 6, 2019

Tahun ini PT Bank Tabungan Negara (persero) Tbk (BTN) genap berusia 69 tahun. Sebagai bank yang fokus pada pembiayaan perumahan, peran BTN dalam ikut mendorong pertumbuhan ekonomi tidak perlu diragukan lagi. 

Pasalnya, untuk membangun atau membiayai satu rumah, maka akan berdampak pada industri turunan lainnya. Berdasarkan kajian dari Universitas Indonesia (UI), setiap pembangunan rumah yang dilakukan dengan tidak langsung mendorong kemajuan 174 industri di dalamnya. Bukan hanya industri bahan material, seperti semen, batu bata, genteng, cat, atau kayu saja yang kelimpahan berkah dari pembangunan rumah tersebut, tetapi industri elektronik, automotif, bahkan makanan dan minuman pun meraih untung dari menggeliatnya sektor perumahan. 

Dari sisi lapangan pekerjaan, penyerapannya juga tinggi. Untuk membangun rumah tipe 36 dibutuhkan minimal enam pekerja. Bayangkan, jika dalam satu tahun ada sejuta rumah dibangun, tentu dibutuhkan ratusan ribu pekerja untuk mengerjakannya. Direktur Utama Bank BTN Maryono menjelaskan, sejak BTN ditunjuk oleh pemerintah untuk mendukung pembiayaan rumah rakyat yang dibuktikan dengan realisasi Kredit Pemilikan Rumah (KPR) pertama kali di Indonesia pada 1976 di Kota Semarang, BTN sampai saat ini tetap concern dengan bisnis yang sama, yaitu pembiayaan perumahan rakyat sekaligus menjadi pendamping pemerintah dalam program rumah untuk rakyat. 

Termasuk dalam hal ini program sejuta rumah yang dicanangkan pemerintah pada 2015 di kota yang sama, Semarang. Sejak program sejuta rumah dicanangkan hingga akhir Desember 2018 lalu, perseroan telah membiayai sekitar 2,5 juta unit rumah. Dari jumlah itu, tentu banyak industri yang diuntungkan dengan pembiayaan perumahan tersebut. Bukan saja masyarakat berpenghasilan rendah (MBR) yang diwujudkan mimpinya memiliki rumah, tetapi ribuan orang juga sudah mendapatkan pekerjaan dari pembangunan rumah tersebut. ”Sektor perumahan memiliki dampak besar terhadap pertumbuhan ekonomi nasional sehingga sangat penting jika sektor perumahan didorong untuk bisa terus berkembang,” ujarnya. 

Menurut Maryono, jika sektor perumahan mengalami kenaikan, maka yang akan merasakan kenikmatannya adalah sektor riil. Pasalnya, pembangunan perumahan yang berkelanjutan memberikan efek berganda atau multiplier effect setidaknya terhadap sekitar 136 sektor industri. Maryono mengungkapkan, tidak hanya pada saat pembangunan perumahan saja imbas terhadap sektor industri lainnya terasa. Tetapi, setelah kompleks perumahan tersebut jadi dan ramai dihuni, akan tercipta kawasan ekonomi baru yang bisa memberikan penghasilan terhadap masyarakat sekitar. ”Akan ada supermarket, toko, warung makan yang membuat ekonomi daerah tersebut berputar dan tentu ada lapangan kerja yang tercipta,” ujarnya. 

Tidak hanya itu, setelah kawasan ekonomi baru tercipta, maka akan dibarengi dengan pembangunan infrastruktur, seperti jalan tol dan sarana pendukung lainnya. ”Jadi, tidak salah jika pemerintah memasukkan sektor perumahan sebagai program kerja prioritasnya,” kata Maryono. Karena pentingnya sektor perumahan bagi perekonomian bangsa, maka BTN terus mendorong suksesnya program pembangunan sejuta rumah yang digagas pemerintah. Peran BTN dalam program itu tidak sebatas menyalurkan pembiayaan perumahan, juga mendorong pengembang membangun perumahan melalui kemudahan mendapatkan kredit konstruksi dan menciptakan inovasi produk KPR.

Menurut Maryono, BTN tetap berkomitmen mendukung pembiayaan perumahan khususnya masyarakat berpenghasilan rendah (MBR). Untuk mengimplementasikan hal itu, perseroan terus memperkuat sumber pembiayaan, mendorong sisi ketersediaan rumah, dan bersinergi dengan stakeholder perumahan. Meski upaya menggenjot pembiayaan perumahan terus meningkat setiap tahunnya, tapi bukan berarti tidakadakendala. MenurutMaryono, pemenuhan perumahan bagi masya – rakatIndonesiamenghadapitantangan fundamental khususnya dalam penyelesaian backlog perumahan. 

Pertama, dari sisi pasokan atau suplai di dalamnya mencakup ketersediaan lahan dan perizinan yang belum sama di setiap daerah. Kemudian pasokan bahan bangunan, karena dijual pada harga komersial dan bervariasi di tiap daerah. Kedua, tantangan demand yang mencakup pembiayaan primer terkait dengan terbatasnya daya beli masyarakat. Ekonom BTN, Winang Budoyo mengungkapkan, meski dampak sektor perumahan bagi sektor riil besar, namun kontribusi sektor perumahan terhadap produk domestik bruto (PDB) Indonesia saat ini masih di kisaran 2,9% jauh di bawah negara ASEAN lainnya, misalnya Filipina sebesar 3,8%, Thailand 22,3%, dan Malaysia 38,4%. 

Menurut Winang, melihat data itu, maka terdapat ruang sangat besar bagi sektor perumahan untuk tumbuh dan mempunyai sumbangan terus meningkat. Hal ini karena sektor perumahan memiliki multiplier effect terhadap sekitar 136 subsektor industri manufaktur nonmigas dan jasa yang berujung pada pertumbuhan PDB. Sedangkan, pengamat ekonomi yang juga President Director Centre of Banking Crisis (CBC) Deni Daruri mengatakan, pertumbuhan sektor perumahan sebesar 1% dinilai mampu mendongkrak PDB sebesar 9,5% selama lima tahun atau rata-rata sebesar 1,9%. 

Ketua Umum DPP Real Estate Indonesia (REI) Soelaeman Soemawinata menilai, industri properti memiliki posisi strategis untuk berperan langsung terhadap ekonomi nasional. Peran pertamanya adalah backward linkage , yakni properti juga bisa berkontribusi terhadap perekonomian Indonesia lewat industri. Lalu peran properti selanjutnya, yakni forward linkage, yang berarti properti juga bisa mengundang investasi baru datang ke Indonesia. ”Forward lingkageini berarti akan ada masukan investasi baru di properti sehingga bisa berpengaruh terhadap properti,” katanya. Selain itu, properti juga bisa me – nyerap tenaga kerja. 

Dengan penyerapan tenaga kerja yang tinggi bisa berpengaruh terhadap daya beli dan perekonomian. Kemudian properti juga bisa berperan dan berkontribusi meningkatkan pendapatan negara melalui pajak. Karena jumlah pajak untuk properti sangat tinggi mulai dari Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) hingga Pajak Pertambahan Nilai (PPN). Hal senada juga diungkapkan Deputi Gubernur Senior Bank Indonesia (BI) Mirza Adityaswara. Dia menilai upaya untuk mendorong kinerja dari sektor properti agar lebih kuat merupakan tanggung jawab dari berbagai pihak otoritas, termasuk BI. ”Kebijakan otoritas terkait di sektor properti yang saling bersinergi, dipercaya akan mampu mempercepat perbaikan kinerja sektor properti,” katanya. 

Menurut dia, perlu dilakukan sinergi antarpihak terkait demi memastikan perkembangan kerja sektor propertiyangsehatdankuat. Selainitu, kebijakan yang ditempuh BI tentang pelonggaranataupengetatanrasioloan to value ratio (LTV) dengan memperhatikan siklus keuangan diharapkan mampu meningkatkan kewaspadaan pihak perbankan dalam menyalurkan kredit, terutama KPR. 

Sumber : Koran-Sindo.com

Leave a Reply

Your email address will not be published.

WhatsApp WA only