PMK Super Deductible Tax Diproyeksikan Lahir Maret

Turis Asing Diberi Kelonggaran Pengembalian PPN
February 21, 2019
Sri Mulyani: Tax Ratio 11,5%, di Bawah Standar Regional
February 21, 2019

JAKARTA. Pemerintah segera merealisasikan skema pemberian insentif fiskal berupa keringanan pajak untuk industri yang berinvestasi pada kegiatan vokasi serta kegiatan penelitian dan pengembangan (research and development/R&D). Menteri Keuangan Sri Mulyani bahkan memproyeksikan, fasilitas yang dinamakan super deductible tax ini bisa segera lahir awal Maret taun ini.

Ia menjelaskan, rancangan pembentukan Peraturan Menteri Keuangan (PMK) terkait pengurangan Pajak Penghasilan (PPh) di atas 100% ini telah dilakukan pemerintah sejak akhir 2018. Harmonisasi pun dilakukan dengan kementerian terkait, khususnya Kementerian Perindustrian (Kemenperin).

Apabila harmonisasi yang dilakukan antarkementerian berjalan lancar, Sri menyatakan, PMK mungkin dapat keluar lebih cepat yakni pada awal Maret 2019. Sebelumnya, target keluarnya PMK diproyesikan pada Mei 2019.

“Mungkin saja cukup dalam waktu dua pekan lagi,” ungkap Sri Mulyani dalam keterangan tertulisnya, Rabu (20/2).

Rencana penetapan kebijakan super deductible tax ini sebenarnya telah digodok Kemenperin sejak awal 2018. Saat itu, Menteri Perindustrian Airlangga Hartarto mengatakan, pemerintah tengah memfinalisasi aturan mengenai pengurangan pajak di atas 100%.

Pada Maret 2018 tersebut, Airlangga mengaku definisi tentang R&D atau litbang masih dibahas dengan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian dan Menteri Keuangan. Sementara itu, aturan yang terkait vokasi sudah selesai dibahas.

Airlangga melanjutkan, Kemenperin telah mengusulkan skema keringanan pajak hingga 200% untuk industri yang berinvestasi dalam pendidikan vokasi. Ada pula keringanan pajak 300% bagi yang terlibat dalam kegiatan research and development (R&D) untuk menciptakan inovasi.

“Keduanya termasuk dalam strategi prioritas Making Indonesia 4.0,” ujar Airlangga.

Ia menyimulasikan, misal sebuah perusahaan membangun pusat inovasi (di Indonesia dengan nilai investasi sebesar Rp1 miliar, pemerintah akan memberikan pengurangan terhadap penghasilan kena pajak Rp3 miliar selama lima tahun kepada perusahaan tersebut. Jadi, bentuk pengurangannya berdasarkan biaya litbang dikalikan tiga.

Penekanan terhadap riset dan pengembangan di dunia bisnis dianggap urgen karena gelontoran dana riset dan pengembangan untuk dunia usaha memang masih terbatas. Berdasarkan data terbaru dari UNESCO pada tahun lalu setidaknya Indonesia menghabiskan dana sebanyak US$2,13 miliar untuk riset dan pengembangan. Meskipun naik dari waktu ke waktu, mesti diakui nilai tersebut hanya setara dengan 0,1% dari total produk domestik bruto (PDB) Indonesia pada periode yang sama.

Mayoritas dana riset dan pengembangan di Indonesia pun lebih ke arah pemerintahan. Tepatnya sebanyak 39,39% atau senilai US$839,16 juta. Disusul penggunaan dana riset dan pengembangan di bidang akademik sebesar US$744,04 juta.

Proporsi pengeluaran riset dan pengembangan untuk bisnis sendiri hanya berada di angka US$547,05 juta pada periode yang sama. Alias sekitar 25,68% dari total pengeluaran riset dan pengembangan di nusantara.

Namun tentunya ada syarat-syarat tertentu yang perlu dipenuhi perusahaan apabila ingin mendapat insentif pajak dari kegiatan riset dan pengembangan. Di antaranya riset yang dilakukan harus berdampak besar pada perekonomian nasional, seperti peningkatan daya saing produk, memacu ekspor, dan penyerapan tenaga kerja. Jadi, perusahaan yang mengajukan insentif tersebut bakal dianalisis terlebih dahulu oleh pemerintah.

“Harus ada assessment-nya. Tidak serta-merta dari pengakuan mereka, kita berikan insentif,” terang Airlangga.

Airlangga melanjutkan, pengurangan pajak juga diberikan apabila perusahaan menjalin kerja sama dengan sekolah menengah kejuruan (SMK) untuk memberikan pelatihan dan pembinaan vokasi serta penyediaan alat industri hingga kegiatan pemagangan dengan menghabiskan biaya Rp1 miliar. Di mana pemerintah akan memberikan pengurangan terhadap penghasilan kena pajak sebesar Rp2 miliar kepada perusahaan tersebut.

Penerapan kebijakan super deductible tax untuk perusahaan yang memberi inovasi, jelas Airlangga, bertujuan mengakselerasi industri manufaktur nasional yang keberhasilannya salah satunya dihitung dari peningkatan ekspor.

Sementara itu, kontribusi perusahaan pada pendidikan vokasi dilakukan untuk mendorong program link and match. Tujuannya tak lain mempercepat peningkatan kompetensi sumber daya manusia (SDM) Indonesia dalam menyongsong revolusi industri keempat. Di mana SDM industri saat ini harus bertransformasi ke era industri digital sehingga dibutuhkan reskilling agar SDM di bidang industri mampu berkompetisi.

Pemberian fasilitas ini pun, Airlangga sebut, turut melengkapi fasilitas fiskal lainnya yang sudah lebih dulu diberikan, yakni insentif fiskal tax allowance dan tax holiday.

Upaya ini juga dilakukan sebagai salah satu strategi menangkap peluang bonus demografi yang dialami Indonesia hingga 15 tahun ke depan. Momentum tumbuhnya jumlah angkatan kerja yang produktif ini diyakini bisa menggenjot kinerja dan daya saing industri manufaktur nasional.

Kemenperin mencatat, program link and match pendidikan vokasi Indonesia telah menggandeng 2.074 SMK dan 745 perusahaan sejak digulirkan pada tahun 2017. Institusi pendidikan vokasi yang dikatakan telah terjamah program link and match meliputi wilayah Sumatra, Jawa, Kalimantan, dan Sulawesi.

Untuk pengembangan SDM di politeknik, Kemenperin punya program skill for competitiveness (S4C) yang bekerja sama dengan Swiss dalam menerapkan pendidikan sistem ganda. Di mana sistem pembelajaran porsinya lebih banyak praktik dengan persentase 70% kemudian pembelajaran teori sebesar 30%.

Diketahui, Kemenperin daat ini memiliki empat politeknik yang juga menerapkan sistem pendidikan ganda tersebut. Yakni Politeknik Logam Morowali di Sulawesi Tengah, Politeknik Kayu dan Pengolahan Kayu di Kendal, Politeknik Industri Petrokimia di Cilegon, serta Akademi Komunitas Industri Logam Bantaeng di Sulawesi Selatan.

“Sedangkan, dalam upaya memacu kegiatan R&D, kami mendorong pihak swasta membangun pusat atau ekosistem inovasi, seperti pengembangan Nongsa Digital Park di Batam serta iOS Development Center milik Apple di BSD, Serpong,” imbuh Airlangga.

Aspirasi pemerintah dalam revolusi inudstri keempat, kata Airlangga, adalah menjadikan Indonesia masuk dalam jajaran 10 negara dengan perekonomian terkuat di dunia pada 2030. Sasaran tersebut dapat tercapai dengan dukungan kontribusi ekspor neto 10% dari PDB, dan produktivitas naik dua kali lipat, lalu anggaran riset sebesar 2% dari PDB.

Sumber : Validnews.co.id

Leave a Reply

Your email address will not be published.

WhatsApp WA only