Peraturan Daerah Pajak Usaha Homestay Perlu Direvisi

Kelonggaran Dapatkan KPR Subsidi Butuh Harmonisasi Pajak dan Perizinan
February 25, 2019
Rupiah jauh dari asumsi, Pemerintah belum siapkan APBNP 2019
February 25, 2019

JAKARTA – Pengenaan pajak terhadap usaha pondok wisata atau homestay diusulkan untuk menggunakan skema tarif bertingkat sesuai dengan ukuran atau skala bisnisnya. 

Peraturan daerah (perda) sangat mungkin membuat skema tarif bertingkat mulai dari bisnis berskala kecil, menengah hingga besar. Diperlukan instruksi presiden kepada gubernur dan bupati/wali kota untuk menyiapkan dan merevisi Perda tentang Pajak Usaha Pondok Wisata. 

Hal itu mengemuka dalam focus group discussion (FGD) Kebijakan Perpajakan Homestay Desa Wisata di Jakarta, Rabu (20/2). Ketua Tim Percepatan Pengembangan Homestay Desa Wisata Anneke Prasyanti mengatakan, berdasarkan survei di beberapa provinsi, ketentuan pajak homestay ternyata berbeda-beda. 

”Kami berupaya menjembatani dan menyinkronkan regulasi pusat dan daerah, lalu regulasi apa saja yang salah di daerah supaya pelaku usaha homestay juga mendapat keadilan. Kalau memang dari hasil FGD ternyata ada perda yang harus direvisi, kami akan ajukan,” ujar Anneke. 

Menurut dia, instrumen perpajakan sebetulnya sudah ada, tapi banyak celah yang perlu diperbaiki. ”Untuk homestay, kita sedang usahakan formula paling ringan dan sederhana, termasuk panduannya” ucapnya. 

Peraturan Pemerintah No 23 Tahun 2018 mendorong pembukuan wajib pajak pelaku usaha homestay desa wisata. Untuk tarif pajaknya, omzet tahunan di bawah Rp4,8 miliar per tahun dapat dikenai tarif 0,5% final. 

Apabila lebih dari Rp4,8 miliar per tahun akan dikenai tarif PPh normal (Pasal 17 UU PPh). Guru besar ilmu kebijakan pajak Universitas Indonesia Haula Rosdiana mengatakan, keberpihakan terhadap pelaku usaha homestay diperlukan untuk mendorong industri ini tumbuh. 

Misalnya dengan pemberian insentif berupa pengurangan pajak bumi dan bangunan perdesaan dan perkotaan (PBB-P2). ”Kalau bicara supply side , kita jangan terlalu agresif memajaki. Biarkan industrinya tumbuh dulu, nanti negara juga akan terbantu,” ucapnya. 

Haula menambahkan, kebijakan pajak penghasilan (PPh) final 0,5% juga punya kelemahan jika dikaitkan dengan keadilan. Pasalnya usaha homestay baru atau pemula biasanya tidak akan langsung bisa meraup laba, bahkan cenderung rugi dulu. 

Sumber : Koran-Sindo.com

Leave a Reply

Your email address will not be published.

WhatsApp WA only