Sri Mulyani Minta BPJS Kesehatan Perhatikan Ketepatan Bayar Klaim

Jaminan Sri Mulyani: Kartu Sembako Jokowi Tak Akan Jebol APBN
February 25, 2019
Strategi Sri Mulyani Cegah Kecurangan Pembayaran Cukai Rokok
February 25, 2019

JAKARTA. Menteri Keuangan RI Sri Mulyani menghadiri acara peluncuran sampel data BPJS Kesehatan di kantor pusat BPJS Kesehatan, Jakarta, Senin (25/2/2019).

Dalam sambutannya, Sri Mulyani meminta lembaga tersebut memperhatikan empat hal dalam mencapai visi universal health coverage atau pelayanan kesehatan untuk masyarakat di seluruh negeri. Pertama, BPJS Kesehatan diminta agar menjangkau masyarakat secara menyeluruh.

“Program JKN penting dalam investasi manusia Indonesia. Manusia yang sehat, pandai mampu berpikir, etika baik, agama baik, dia adalah aset suatu negara. Karena itu program JKN harus terus diperbaiki. Lima tahun pertama lihat program universal health coverage,” kata dia.

Kedua, Sri Mulyani meminta agar fasilitas BPJS Kesehatan baik dari segi kualitas pelayanan maupun ketepatan waktu untuk membayar klaim diperhatikan.

“Begitu di luncurkan masyarakat merasa seluruh hal bisa dicover, semua hal termasuk catastrophic dicover unlimited. Ini jadi over consumed. Sekarang mau menata secara lebih baik lagi FKTP mampu menangani mulai preventif sampai kuratif. Saya pahami proses FKTP ini tidak seharusnya one size fix all. Ada Puskesmas surplus ada yg overwhelmed jumlah pasien. Jadi gmana perbaikan dengan evidence based ini agar orang tidak emosi,” paparnya.

Mantan Direktur Pelaksana Bank Dunia itu juga agar kemampuan bayar dari masyarakat diperhatikan. Dia memahami sistem BPJS Kesehatan saat ini menarik iuran berdasarkan kategori pendapatan ekonomi, bukan berdasarlan tingkat risiko.

Terakhir, Sri Mulyani meminta agar program JKN-KIS berkelanjutan. “Jangan sampai 10 tahun gulung tikar, bangkrut tidak. Itu terjadi di Yunani, Italia seberapa banyak negara biayakan masyarakat. Jadi mohon 4 hal ini diteliti detil oleh kita semua,” ucapnya.

“Kalau mau cover semuanya dari sisi supply apa bisa layani, dari sistem sustainable masyarakat bisa bayar, RS bisa layani dan pemerintah mampu menanggung yang ditanggungkawabkan pemerintah (masyarakat berpenghasilan rendah, ASN TNI/Polri, pegawai BUMN),” ungkapnya.

Sumber : Tribunnews.com

Leave a Reply

Your email address will not be published.

WhatsApp WA only