Berharap Banyak dari Sektor Pariwisata

Asosiasi Ungkap E-Commerce Bukan Alasan Utama Mal Sepi Pembeli
February 25, 2019
Laporan SPT Lewat e-Filing Mencapai 1,2 Juta
February 26, 2019

Peringatan itu datang dari Asosiasi Perusahaan Perjalanan Wisata Indonesia (Asita). Belum lama ini, mereka memperingatkan soal efek kenaikan harga tiket pesawat dan bagasi berbayar terhadap sektor pariwisata nasional.

Bukan sekedar omongan, Kamis (28/2) ,mendatang, Asita bakal menggelar aksi unjuk rasa di depan Istana Negara, Jakarta. “ Demonstrasi akan diikuti oleh seluruh Dewan Pengurus Daerah (DPD) Asita dari seluruh Indonesia,” kata Ian Hanafiah, Ketua DPD Asita Sumatra Barat (Sumbar).

Asita memandang, harga tiket pesawat yang masih mahal sejak awal 2019 lalu, plus penerapan bagasi berbayar, bakal memukul pariwisata domestik. Orang lebih memilih pelesiran ke luar negeri lantaran tiket pesawat jauh lebih murah dan tidak ada bagasi berbayar.

Peringatan Asita ini tak bisa di anggap angin lalu. Faktanya, jumlah orang Indonesia yang melancong ke luar negeri terus meningkat. Bank Indonesia (BI) mencatat, masyarakat kita yang berlibur ke negara lain tahun lalu mencapai 9,75 jutaorang, naik 7,48% dibanding tahun sebelumnya 9,07 juta orang.

Kondisi ini turut mengerek defisit neraca jasa negara kita yang tahun lalu tercatat sebesar US$ 7,1 miliar. Buntutnya, defisit neraca transaksi berjalan atau current account deficit (CAD) membengkak jadi US$ 31,1 miliar, rekor terburuk.

Salah satu penyumbang utama defisit neraca jasa 2018 adalah sektor transportasi, yang defisitnya melonjak 28,9% dari 2017 menjadi US$ 8,84 miliar.

Defisit di seluruh komponen transportasi meningkat, mulai penumpang hingga barang. Contoh, defisit transportasi penumpang naik 23,4% jasi US$ 1,37 miliar. Pemicu defisit adalah kenaikan jumlah pelancong dalam negeri ke luar negeri.

Saat bersamaan, jumlah wisatawan mancanegara (wisman) yang masuk ke Indonesia belum optimal. Tahun lalu, jumlah kunjungan wisman hanya 13,14 juata orang, di bawah target 14 juta orang. Ada beberapa sebab target kunjungan wisman itu meleset. Salah satunya, gempa bumi di Lombok.

Selain penumpang, transportasi barang menyumbang defisit neraca jasa paling besar,yakni mencapai US$ 6,92 miliar di tahun lalu alias melesat 24,01% dibanding tahun sebelumnya US$ 5,58 miliar. Jasa transportasi lainnya juga mencatat defisit sebesar US$ 545 juta, naik dari sebelumnya US$ 178 juta.

Menurut BI, peningkatan pembayaran jasa transportasi barang seiring laju impor yang bertambah pada tahun lalu. Sebab, pengiriman barang ekspor maupun impor Indonesia selama ini masih sangat bergantung pada jasa kapal asing ketimbang milik perusahaan lokal.

Kepala Pusat Kebijakan Pendapatan Negara Badan Kebijakan Fiskal Kementerian Keuangan Rofyanto Kurniawan mengatakan, impor jasa selalu lebih tinggi dibanding ekspor jasa sejalan aktivitas impor yang terus meningkat.

Sementara penggunaan jasa transportasi dan asuransi dalam kegiatan ekspor impor lebih di dominasi penyedia asing. ”Jadi, transportasi laut memang kerap jadi penyumbang defisit neraca jasa yang cukup besar,” ujarnya.

Saat ini, kegiatan logistik di Indonesia mencatatkan nilai Rp 2.400 triliun. Tapi,untuk perdagangan dan industri sektor transportasi laut hanya memegang porsikurang dari 1%.

Untuk itu, Rofyanto menyatakan, pemerintah berencana menerapkan kewajiban penggunaan kapal nasional untuk kegiatan ekspor impor. Namun, kebijakan yang seharusnya berlaku 1 Mei 2018 tersebut mundur hingga 2020. ”Tapi, ini kebijakannya di Kementerian Perdagangan,” cetusnya.

Masalahnya, Karyanto Suprih, Sekretaris Jenderal Kementerian Perdagangan, membeberkan, daya saing jasa angkutan di dalam negeri masih tertinggal. Meski begitu, pemerintah terus berupaya mengundang investor asing untuk menanamkan modalnya di dalam negeri. “Peluang pertumbuhan industri jasa di dalam negeri tetap tinggi,” imbuhdia.

Jasa andalan

Selainitu, ada tiga sektor jasa yang jadi andalan pemerintah untuk menggerek eksporjasa di tahun ini. Yakni, jasa pariwisata, jasa konsultan manajemen, dan jasa konstruksi. “ Pariwisata atau perjalanan masih menjadi unggulan,” ungkap Rofyanto.

Disamping perbaikan infrastruktur pariwisata, kegiatan yang mampu menarik wisatawan manca negara juga banyak digelar pada 2019.

Sementara untuk jasa konstrusi, kata Rofyanto, Indonesia memiliki daya saing yang cukup tinggi. Apalagi, pemerintah terus memberikan dukungan, baik dalam penetrasi pasar maupun pembiayaan kepada eksportir jasa konstruksi, yakni BUMN karya, swasta skala koperasi, serta usaha kecil dan menengah (UKM).

Memang, BI menilai, salah satu kunci untuk memperbaiki defisit neraca transaksi berjalan adalah dengan mendorong sektor pariwisata. Menurut Direktur Eksekutif,Kepala Departemen Statistik BI Yati Kurniati, sektor ini bisa menarik investor dan turis asing sehingga mendatangkan devisa dan berkontribusi positif bagi neraca transaksi berjalan kita.” Pariwisata adalah quick win yang bisa kelihatan hasilnya,” ujar dia.

Strategi pemerintah dengan mendorong 10 destinasi wisata unggulan yang populer dengan sebutan Bali Baru bisa mendukung pengembangan sektor pariwisata domestik. Dorongan ini termasuk dengan peningkatan infrastruktur maupun sarana penunjang untuk pariwisata. Selain itu, peningkatan layanan penduduk di daerah wisata.

Bila pengembangan 10 Bali Baru berjalan, bukan tidak mungkin bisa menjadi penyelamat neraca jasa kita. Lantaran, sektor perjalanan tahun lalu mencetak surplus US$5,33 miliar, naik 10,06% dari US$ 4,85 miliar pada tahun sebelumnya.

Data BI menunjukkan, sektor pariwisata menunjukkan, sektor pariwisata menyumbang devisa sebesar US$ 14,11 miliar sepanjang 2018. Devisa ini tercatat dalam neraca transaksi berjalan sebagai ekspor perjalanan.

Sumbangan devisa pariwisata juga terus meningkat. Pada 2017, kontribusinya tercatat sebesar US$ 13,1 miliar. Sedang di 2016 dan 2015 masing-masing menyumbang US$11,2 miliar dan US$ 10,76 miliar.

Perluasan Insentif

Untuk memperbaiki kinerja neraca jasa, pemerintah juga akan memperluas kebijakaninsentif pajak pertambahan nilai (PPN) 0% untuk ekspor jasa. Peraturan MenteriKeuangan (PMK) Nomor 70/PMK.03/2010 menyebutkan, pemerintah saat ini hanyamembatasi pengenaan bebas PPN pada tiga jenis jasa: maklon, perbaikan danperawatan serta konstruksi.

Pemerintah berniat untuk memperluas stimulus ini ke enam sektor jasa lainnya. Yakni, jasa teknologi dan informasi, penelitian dan pengembangan, persewaan alat angkut,pengurusan transportasi, profesional, dan perdagangan. “Saat ini, proses perumusan peraturan terkait itu masih dalam tahap harmonisasi di KementerianHukum dan HAM,” ucap Rofyanto.

Jelas, pemerintah berharap, pemberian insentif tersebut bisa menurunkan biaya produksi dari jasa tersebut. Sehingga, akan meningkatkan data saing ke enam sektor jasaitu.

BhimaYudhistira Adhinegara, Ekonom Institute for Development of Economics and Finance (Indef), mengatakan, selama ini, hampir 90% jasa angkutan ekspor dan impor menggunakan kapal asing, sehingga menguras persediaan valuta asing (valas) di dalam negeri.

Masalah berikutnya, surplus jasa perjalanan hanya tumbuh 10% dibanding defisit jasa angkutan yang naik sampai 28%.” Sektor pariwisata tidak mampu menutup defisit di sektor angkutan,” jelasnya.

Dan, kewajiban penggunaan kapal nasional untuk kegiatan ekspor impor sulit diterapkan, karena armada domestik masih terbatas. Selama ini, sektor perkapalan dan logistik belum mendapatkan suntikan insentif yang dibutuhkan. “Sebenarnya, lebih baik bukan mewajibkan, tapi untuk ekspor impor perusahaan diberi insentif pajak, sehingga lebih menggunakan kapal berbendera nasional,” papar Bhima.

Untuk mendorong minat wisatawan lokal pelesiran, perlu penawaran paket yang murah dan menarik. Maskapai yang menawarkan rute-rute baru juga harus mendapat insentif, setidaknya perizinan lebih mudah untuk menerbangi rute baru.

Cara lain adalah dengan menurunkan landing fee melalui penugasan ke Angkasa Pura Idan II sebagai pengelola bandara. Atau, kalau perlu insentif fiskal yang spesifik, sehingga harga tiket pesawat lebih terjangkau. “Misalnya, pajak penghasilan (PPh) badan maskapi mendapatkan diskon,” saran Bhima.

Adapun solusi jangka pendek dari sisi kebijakan ialah membuat lebih banyak loket tax refund  di bandara dan toko-toko souvenir atau pusat perbelanjaan. Dengan begitu, kualitas belanja turis asing akan naik. “Kita bisa contoh Korea Selatan, dimana-mana ada loket tax refund, setelah belanja bisa langsung mengajukan pengembalian PPN,” tambah Bhima.

Untuk jangka panjang, baru berpikir tentang infrastruktur penunjang, fasilitas bandara, hingga peningkatan kapasitas sekolah vokasi yang siang kerja di sektor pariwisata.

Sumber : Tabloid Kontan

Leave a Reply

Your email address will not be published.

WhatsApp WA only