Kelonggaran Dapatkan KPR Subsidi Butuh Harmonisasi Pajak dan Perizinan

Akhir Februari, Baru 1,2 Juta Wajib Pajak Lapor SPT dengan E-Filing
February 27, 2019
CITA: Penerimaan PPh pasal 25 masih berpotensi meningkat
February 27, 2019

Perubahan aturan untuk menaikkan maksimal gaji penerima fasilitas likuiditas pembiayaan perumahan (FLPP) disebut berpotensi meningkatkan permintaan properti menengah ke bawah. Namun, agar hal tersebut berjalan optimal, pengembang mensyaratkan beberapa hal yang patut diperhatikan pemerintah.

Ketua Realestat Indonesia (REI) Jawa Timur Danny Wahid menyebutkan, yang pertama berkaitan dengan pajak. Relaksasi FLPP, menurut Danny, perlu didukung dengan penyesuaian pajak. “Harus diperhatikan nanti pajak pertambahan nilai (PPN)-nya, karena yang menanggung pajak konsumen,” ujar Danny.

Danny mengatakan, selama ini masyarakat berpenghasilan di atas Rp 4 juta punya kecenderungan menahan pembelian rumah. Sebab, konsumen di segmen itu terbebani dengan pajak pertambahan nilai (PPN) 10 persen.

“Dia mampu beli rumah Rp 150 juta, tapi kena PPN 10 persen. Tapi, kalau dia mau beli harga Rp 120-130 juta tidak tertarik karena lokasinya sangat jauh dari kota,” ujar Danny saat dihubungi Jawa Pos kemarin (24/2).

Danny menambahkan, calon pembeli rumah di atas harga masyarakat berpenghasilan rendah (MBR) terkena PPN sehingga beban mereka untuk membeli berat. “PPN, PPh (pajak penghasilan), dan BPHTB (bea perolehan hak atas tanah dan bangunan) itu bebannya berat. Jadi, regulasi ini akan lebih baik jika didukung dengan harmonisasi pajak,” tambahnya.

Berikutnya mengenai support pemerintah dalam menjawab keresahan pengembang akan harga tanah dan perizinan. Menurut Danny, pengembang di daerah sering kali terkendala minimnya informasi tata kota. Dengan begitu, pengembang tak bisa optimal mengembangkan lahan yang dimiliki. Banyak yang telanjur investasi besar dengan melakukan pengadaan tanah luas. Namun, lokasinya jauh dari pengembangan kota.

Demikian juga dengan perizinan. Banyak pengembang yang mengeluh bahwa kemudahan online single submission (OSS) yang digaungkan pemerintah pusat belum berjalan mulus di daerah.

“OSS cuma simbol di pusat, di daerah tidak berjalan, belum merasakan ada yang berubah, kami tetap menggunakan sistem yang lama,” papar Danny.

Memang tak semua daerah di Jawa Timur mengalami kendala serupa. Danny mencontohkan Banyuwangi yang memiliki informasi tata kota yang sangat terbuka. Pengembang di sana pun mudah. “Kebanyakan tata ruang di kota-kota Jatim tidak terbuka, tapi di Banyuwangi itu bukan rahasia, dapat diakses de­ngan mudah oleh umum,” ujar Danny.

Terlepas dari catatan-catatan di atas, Danny menyebutkan bahwa dampak positif pelonggaran kredit FLPP memang membawa angin segar bagi pengembang. Sebab, Jawa Timur memiliki berbagai kota yang masih potensial untuk bisa dijadikan tempat mengembangkan rumah bersubsidi. “Yang potensial itu, misalnya, Gresik, Mojokerto, dan Jombang.”

Bagi kalangan pekerja dengan usia 23 hingga 30 tahun, naiknya ambang batas penghasilan FLPP dirasa menguntungkan. Sebab, selama ini mereka cukup sulit membeli hunian nonsubsidi jika batas penghasilan maksimal hanya Rp 4 juta. Sebab, kisaran penghasilan mereka Rp 4 juta hingga Rp 7 juta.

Rizka Kusumarini, karyawan muda salah satu BUMN, menyatakan bahwa kebijakan tersebut jelas memudahkan. Apalagi, bagi karyawan yang baru satu hingga tiga tahun bekerja. Sebab, fase tersebut adalah masa-masa transisi seseorang dalam mengelola keuangan pribadi dan mencoba hidup mandiri. “Jika rancangan kebijakan tersebut sudah benar diterapkan, jadi bisa beli rumah yang harganya terjangkau,” ungkap perempuan 25 tahun itu.

Hal senada disampaikan Rizki Amalia. Sebagai karyawan swasta di Jakarta, bagi dia, kebijakan itu membuka peluang untuk memiliki hunian pribadi lebih cepat. Cicilan tidak akan terasa berat. Meski, memiliki rumah di Jakarta sangat sulit, padahal dekat dengan kantor.

Sebab, rumah dengan harga yang ramah kantong saat ini berada di pinggiran ibu kota. Misalnya, Depok, Bogor, Bekasi, dan Tangerang Selatan. “Pilihan yang tepat ya menyewa atau membeli apartemen. Jangkauannya tidak terlalu jauh dari dan ke tempat kerja,” urainya.

Karyawan swasta lainnya, Putra Rusdi Kurniawan, mengatakan bahwa memang kebijakan itu sangat membantu. Namun, jika disuruh memilih, Putra lebih baik membeli rumah di kampung halaman, Semarang. Dia yang berprofesi jurnalis tentu membutuhkan mobilitas tinggi. Namun, jika dia nekat membeli rumah di Jakarta, penghasilannya ngepres. “Saya lebih milih indekos atau kontrak rumah. Karena dengan harga yang masih ramah di kantong, ukuran lahan dan rumah yang didapat lebih luas ketimbang di Jakarta,” katanya. 

Sumber : Jawapos.com

Leave a Reply

Your email address will not be published.

WhatsApp WA only