Koordinator Juru Bicara Badan Pemenangan Nasional (BPN) Prabowo Subianto-Sandiaga Uno, Dahnil Anzar Simanjuntak membantah cawapres unggulannya akan mengimpor aktuaris atau ahli keuangan dari Hong Kong.
Dalam debat cawapres, Minggu (17/3), Sandi menjanjikan dapat menyelesaikan permasalahan Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan dalam 200 hari kepemimpinannya bersama dengan Capres Prabowo Subianto jika terpilih nanti. Salah satunya akan diwujudkan dengan memanggil aktuaris yang tengah berkarier di Hong Kong.
Dahnil menegaskan yang dimaksudkan Sandiaga itu adalah putra bangsa Indonesia yang berprofesi sebagai aktuaris di Hong Kong, bukan mengimpor tenaga ahli keuangan tersebut dari negara lain. Sandi, kata Dahnil, akan memanggil aktuaris asal Indonesia di Hong Kong untuk kembali ke Tanah Air dan membantu menyelesaikan persoalan defisit keuangan yang terjadi dalam negeri.
“Bahwa yang dikatakan Bang Sandi itu ada akturian [aktuaris] yang bagus anak Indonesia di Hong Kong yang kerja di Hong Kong, bukan impor dari Hong Kong,” kata Dahnil di Media Center Prabowo-Sandi, Jalan Sriwijaya, Jakarta Selatan, Senin (18/3).
Langkah ini dilakukan untuk menyelesaikan komitmen 200 hari pertama Prabowo-Sandi untuk membenahi Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan jika keduanya terpilih menjadi Presiden dan Wakil Presiden untuk segera menyelesaikan persoalan defisit.
Dahnil menyebut terjadinya defisit dimaksud semata-mata karena salah hitung dan manajerial pengelolaan yang tidak baik.
“Pak Sandi menyampaikan berapa pun defisitnya kita akan tutup di 200 hari pertama kerja. Karena mungkin ini masalahnya pengelolaan, masalahnya manajerial, masalah hitung-hitungan,” kata dia.
“Jangan lupa Bang Sandi itu seorang akturian. Beliau seorang akturian, ahli keuangan, ahli matematik ahli akutansi beliau paham betul,” lanjutnya.
Lebih jauh, Dahnil menjelaskan berdasarkan hitung-hitungan Sandi dan seorang aktuaris Indonesia yang kini berada di Hong Kong itu, defisit terjadi karena pemerintah tak ikut iuran, atau jika memang ikut jumlahnya tak terlalu besar. Maka, sambung Dahnil, salah satu penyelesaiannya yakni dengan cara mengikutkan pemerintah iuran. Misalnya iuran BPJS dengan jumlah uang lebih besar.
“Bang Sandi punya komitmen menambah iuran pemerintah. Jadi BPJS tidak boleh hanya sekadar bertopang dari iuran peserta, pemerintah harus iuran juga dalam jumlah yang besar,” katanya.
Dahnil pun memastikan jangan sampai iuran BPJS ini hanya dari masyarakat. Nanti pun uang yang akan digunakan pemerintah untuk ikut turut membayar iuran BPJS atau iuran lainnya adalah berasal dari pajak-pajak yang dibayar oleh masyarakat, bukan dari utang.
“Negara juga ikut iuran, negara mesti karena simbolisasi sebetulnya, karena asal uangnya juga dibayar peserta karena dari pajak,” kata Dahnil.
Sumber : Cnnindonesia.com
WA only
Leave a Reply