Sri Mulyani: Defisit APBN Capai Rp 54,6 T di Akhir Februari 2019

Jakarta. Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengatakan realisasi defisit Anggaran Pendapatan Belanja Negara atau APBN tahun berjalan sampai dengan Februari 2019 mencapai 0,34 persen terhadap Produk Domestik Bruto atau  PDB. Angka tersebut setara dengan Rp 54,6 triliun.

“Defisit ini memang lebih tinggi daripada periode yang sama tahun lalu,” kata Sri Mulyani saat mengelar konferensi pers di kantor Kementerian Keuangan, Selasa 19 Maret 2019. Adapun realisasi defisit APBN pada Februari 2018 mencapai Rp 48,3 triliun.

Hari ini, Kementerian Keuangan merilis data mengenai kondisi fiskal tahun berjalan. Dalam rilis data yang dikenal dengan APBN Kita tersebut, Kementerian Keuangan menyajikan data terkini setiap bulan mengenai komponen fiskal mulai dari pendapatan, belanja negara, utang hingga anggaran penyerapan dana tiap kementerian.

Sementara itu, realisasi defisit anggaran ini berasal dari pendapatan negara dan hibah yang baru mencapai Rp 217,2 triliun. Atau setara dengan 10,03 persen dari target belanja negara yang mencapai Rp 271,83 triliun atau setara dengan 11,04 persen dari total pagu anggaran APBN 2019.

Dalam rilis data yang dikeluarkan Kementerian lewat APBN Kita, disebutkan bahwa total pendapatan negara tersebut paling banyak disumbangkan dari perpajakan sebesar Rp 177,24 triliun. Angka tersebut setara dengan 9,22 presen dari target.

Dari sisi pajak, penerimaan negara yang diperoleh dari pajak minyak dan gas atau Migas mencapai Rp 160,8 triliun. Sedangkan penerimaan dari sisi bea dan cukai mencapai Rp 16,3 triliun. Selain itu, pendapatan negara tersebut juga disumbangkan dari penerimaan negara bukan pajak atau PNBP yang mencapai Rp 39,9 triliun.

Sementara itu, dari sisi belanja negara, sepanjang Februari 2019, Kementerian Keuangan mencatat belanja negara mencapai angka mencapai Rp 271,83 triliun. Jumlah tersebut setara dengan 11,04 persen dari total pagu APBN 2019.

Adapun, realisasi belanja sepanjang Februari 2019 ini meliputi belanja pemerintah pusat sebesar Rp 145,68 triliun. Serta ditambah dengan Transfer ke Daerah dan Dana Desa atau TKDD sebesar Rp 126,14 triliun.

Sumber : tempo.co