Keterbukaan ekonomi rendah, pemerintah fokus tingkatkan daya saing

JAKARTA. Berdasarkan data World Bank tahun 2017, keterbukaan ekonomi alias rasio perdagangan terhadap produk domestik bruto (PDB) Indonesia hanya 40%. Padahal PDB nominal Indonesia tahun itu mencapai Rp 13.588,8 triliun bahkan meningkat pada tahun ini menjadi Rp 14.837,4 triliun atau setara US$ 1,05 miliar.

Angka tersebut menunjukkan PDB nominal terbesar di Asia Tenggara. Namun, untuk keterbukaan ekonomi, Indonesia masih kalah dengan Thailand, Malaysia maupun Vietnam. Alhasil nilai tukar rupiah lebih bergejolak, dan transaksi berjalan tidak stabil.

Menanggapi data tersebut Deputi Bidang Koordinasi Ekonomi Makro dan Keuangan Kementerian Koordinator (Kemko) Perekonomian Iskandar Simorangkir mengatakan pemerintah akan fokus meningkatkan daya saing untuk menggenjot ekspor.

Sebab menurutnya keterbukaan ekonomi tidak hanya dilihat dari jalur perdagangan saja. Perlu dilihat juga dari sisi finansial. Menurutnya Indonesia sudah sangat terbuka apabila dilihat dari sisi finansial. Sehingga yang jadi masalah saat ini bukan keterbukaan ekonomi melainkan daya saing barang dan jasa suatu negara.

“Caranya adalah mendorong ekspor dengan memperkuat daya saing seperti kebijakan yang dilakukan pemerintah saat ini,” jelas Iskandar saat dihubungi Kontan.co.id, Kamis (11/4).

Kebijakan tersebut antara lain simplifikasi ekspor, percepatan perijinan melalui online single submission (OSS), pembangunan infrastruktur, pemberian tax holiday untuk industri pionir ekspor dan substitusi impor, serta peningkatan kualitas sumber daya manusia melalui pendidikan dan pelatihan vokasi. “Juga melihat lagi perjanjian-perjanjian dagang dengan negara lain,” imbuh dia.

Sumber : kontan.co.id