Ini 4 Kebijakan Ekonomi Jokowi yang Harus Dilanjutkan

Berikut ini kerja ekonomi Jokowi-JK selama 2014-2019
April 22, 2019
Aura Positif Menyelimuti Dunia Usaha
April 22, 2019

JAKARTA, Pasangan calon presiden Joko Widodo (Jokowi)-Ma’ruf Amin unggul dalam hitung cepat (quick count) mayoritas lembaga survei. Jokowi merupakan calon presiden (capres) petahana yang kini masih memerintah dan telah menggulirkan sejumlah paket kebijakan untuk mengerek pertumbuhan ekonomi.

Ekonom Institute for Development of Economics and Finance (Indef) Bhima Yudhistira Adhinegara mengatakan, dalam paket kebijakan ekonomi (PKE) jilid tiga, pemerintah berencana menurunkan harga gas untuk industri. Namun, hingga kini belum terlaksana sepenuhnya.

“Menurut saya yang paling mendesak itu adalah janji dulu di paket kebijakan untuk menurunkan harga gas untuk industri,” ujarnya saat dihubungi iNews.id, Sabtu (20/4/2019).

Paket kebijakan tersebut diterbitkan sejak Mei 2016 yang kemudian diatur dalam Peraturan Presiden Nomor 40 Tahun 2016 tentang penetapan harga gas bumi tidak lebih tinggi dari 6 dolar AS per mmbtu. Pasalnya, tingginya harga gas sangat berpengaruh besar terhadap total biaya produksi.

Penetapan harga gas bumi ini ditujukan bagi pengguna yang bergerak di bidang industri pupuk, petrokimia, oleochemical, baja, keramik, kaca dan sarung tangan. Namun, hingga saat ini, baru tiga industri yang mendapatkan keringanan harga gas bumi ini, yaitu industri pupuk, baja dan petrokimia.

“Harga gas kita yang tidak kompetitif dengan negara tetangga itu membuat produksi industri kita menjadi kurang berdaya saing. Itu kan belum terealisasi sampai sekarang,” ucapnya.

Kemudian, dalam PKE jilid 16, pemerintah mewajibkan eksportir untuk membawa pulang devisa hasil ekspor (DHE) ke dalam negeri. Eksportir yang terkena aturan ini adalah pelaku usaha yang mengekspor hasil sumber daya alam (SDA) seperti pertambangan dan perkebunan.

Meski memaksa eksportir SDA membawa pulang DHE, pemerintah tidak melarang mereka untuk menggunakan DHE untuk keperluan impor maupun bayar utang. Menurut dia, hingga saat ini kebijakan ini belum terealisasi secara maksimal.

“Soal DHE  ini sosialiasinya harus didorong terus insentif untuk DHE sehingga banyak uang yang di luar negeri bisa masuk ke Indonesia, khsususnya dari penjualan SDM,” kata dia.

Selain itu, dalam PKE XVI pemerintah juga memberikan insentif pajak seperti tax holiday yang cakupan Klasifikasi Baku Lapangan usaha Indonesia (KBLI) yang bisa diberikan akan diperluas. Perluasan yang menyasar industri perintis dari hulu hingga hilir ini dapat mendorong investasi asing langsung (foreign direct investment/FDI).

Pemerintah juga memberikan insentif pajak lainnya berupa tax allowance yang dimuat dalam PP Nomor 9 Tahun 2016. Tax allowance merupakan keringanan berupa potongan pajak 30 persen, maksimal dihitung dari besar investasi yang ditanamkan, serta kompensasi kerugian yang tidak lebih dari 10 tahun.

“Untuk insentif tax holiday, tax allowance, itu bagus cuma harus diperhatikan juga efektivitasnya. Itu perlu dilanjutkan tapi perlu dimodifikasi agar tepat sasaran,” tuturnya.

Sumber : Inews.id

Leave a Reply

Your email address will not be published.

WhatsApp WA only