Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati menyatakan, pemerintah menargetkan asumsi tahun 2020 sebesar 5,3% hingga 5,6% berdasarkan sikap kehati-hatian namun tetap menjaga optimisme yang terukur.
Hal itu disampaikannya kepada Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI dalam Rapat Paripurna, sebagai tanggapan pemerintah terhadap pandangan fraksi-fraksi atas Kerangka Ekonomi Makro (KEM) dan Pokok-pokok Kebijakan Fiskal (PPK) dalam Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) Tahun 2020.
Menurut Bendahara Negara tersebut, perkiraan batas bawah pertumbuhan ekonomi yang sebesar 5,3% menunjukkan risiko global yang meningkat. Sedangkan, perkiraan proyeksi batas atas yang sebesar 5,6% menunjukkan potensi pertumbuhan ekonomi jika semua unsur penyumbang pertumbuhan dapat diwujudkan.
“Landasan perkiraan pertumbuhan tersebut adalah terjaganya pertumbuhan konsumsi, investasi dan ekspor dengan dukungan belanja pemerintah secara proporsional,” katanya di Gedung DPR RI, Jakarta, Selasa (11/6/2019).
Dia menjelaskan, konsumsi akan dijaga melalui tingkat inflasi yang rendah dan terkendali untuk menjaga daya beli masyarakat. Serta dengan program bantuan sosial (bansos) untuk mendorong pemerataan pendapatan dan pemenuhan kebutuhan masyarakat, terutama yang berpenghasilan rendah.
Sedangkan investasi akan terus ditingkatkan melalui perbaikan dan penyederhanaan regulasi, perbaikan iklim investasi dan pemberian fasilitasi investasi dan promosi investasi.
“Hal ini sejalan dengan pendapat Fraksi Hanura agar pemerintah lebih proaktif dengan menjajaki langsung perusahaan yang akan berinvestasi di Indonesia. Namun kita juga harus waspada dengan gejolak arus modal global seperti yang terjadi pada tahun 2018 yang berpotensi melemahkan investasi,” jelas dia.
Sementara itu, upaya pemerintah untuk mendukung peningkatan pertumbuhan ekspor dilakukan melalui kerja sama perdagangan bilateral, seperti dengan Afrika, Eropa Timur, Timur Tengah, dan Asia Tengah.
Sri Mulyani juga menyatakan, pemerintah turut fokus meningkatkan kualitas dan pemerataan kesejahteraan di seluruh daerah dan untuk semua lapisan ekonomi, terutama kelompok termiskin dan rentan. Sebab, menurutnya pertumbuhan ekonomi harus bersifat inklusif dan berkualitas sehingga berdampak pada penurunan pengangguran, tingkat kemiskinan, dan peningkatan kesejahteraan.
“Pemerintah juga sependapat dengan Fraksi Gerindra dan Fraksi Partai Golongan Karya bahwa untuk mencapai angka pertumbuhan yang tinggi dan berkualitas dibutuhkan upaya ekstra keras dan sinergi lintas sektoral dari semua komponen bangsa, baik eksekutif maupun legislatif,” katanya.
Oleh karena itu, kata Sri Mulyani, untuk mencapai target pertumbuhan tersebut, pemerintah akan menggunakan semua instrumen kebijakan yang ada, baik fiskal, tenaga kerja dan sektor riil, sektor keuangan, perdagangan internasional, dan kerjasama dengan otoritas moneter.
Sumber : Oke Finance
Leave a Reply