TANA PASER – Potensi pendapatan asli daerah (PAD) dari 11 sektor pajak daerah terus digenjot Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Paser. Menjelang penyusunan APBD Perubahan 2019, Bapenda melaporkan ada kenaikan signifikan target PAD pada rancangan APBD Perubahan tahun ini.
Semula target pendapatan Rp 30 miliar di APBD Murni 2019, tapi APBD Perubahan 2019 nantinya di sektor pendapatan pajak daerah bakal meningkat lebih dari Rp 10 miliar menjadi Rp 40,2 miliar. Ini imbas dari banyaknya perusahaan yang melakukan peralihan hak. Baik hak guna bangunan (HGB) maupun hak guna usaha (HGU).
“Sampai akhir Mei 2019, kami sudah menerima pembayaran BPHTB (Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan) dari 15 perusahaan,” ujar Kepala Bapenda Paser Afra Nahetha, Selasa (11/6).
Selain itu, Afra menyebut, pajak hiburan dinaikkan target pendapatannya. Sebab, ada peningkatan pendapatan pajak daerah tahun berjalan (2019) pada jenis pajak kolam renang. Sementara pajak pengambilan bahan galian golongan C dinaikkan target pendapatannya karena telah diterbitkan izin beroperasi tambang batu pecah sebanyak lima perusahaan.
Pajak reklame juga demikian, dinaikkan karena telah dilakukan pendataan terhadap wajib pajak. Mengenai pajak parkir, selama ini hanya bersumber dari Rumah Makan Arizona dan RSUD Panglima Sebaya yang sudah jadi Badan Layanan Umum Daerah (BLUD). Untuk titik parkir lainnya yang ditarik berbayar, itu masuk retribusi dan langsung ke dinas teknis terkait.
“Sebab, hanya dua titik itu yang masih masuk pajak parkir. Sisanya ke retribusi. Namun, dari pajak parkir bagi hasil dari RSUD Panglima Sebaya angkanya cukup lumayan sejak berubah jadi BLUD,” lanjutnya.
Sektor pajak lain seperti restoran, petugas masih sulit mendata dan menagih karena minim kesadaran pelaku usaha terkait pembayaran pajak. Otomatis berdampak pada kepatuhan.
Kata Afra, target seperti pajak bumi dan bangunan (PBB) Paser 2018 adalah Rp 5,2 miliar dengan jumlah 84.642 wajib pajak (WP). Namun akhirnya mencapai realisasi Rp 2,3 miliar dari 38.911 (WP). Artinya realisasi pendapat PBB di angka 45,97 persen.
Adapun target PBB 2019 ialah Rp 5,4 miliar dengan jumlah 86.901 WP atau objek pajak (OP). Hingga 12 April 2019, sudah mencapai Rp 47 juta.
Sejak 2017-2018, Afra makin optimistis karena laporan pendapatan Bumi Daya Taka merangkak naik. Pada akhir 2017, realisasi PAD khusus Rp 109 miliar. Meliputi pendapatan pajak daerah, hasil retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, dan lain-lain PAD yang sah.
“Untuk tahun berikutnya akhir 2018, mengalami peningkatan Rp 147 miliar. Kenaikan berasal dari lain-lain PAD yang sah, seperti jasa layanan umum BLUD di RSUD yang paling menonjol,” pungkasnya.
Sumber : Pro Kaltim
WA only
Leave a Reply