Pajak Bidik Tambang Kontrak Karya

JAKARTA. Kementerian Keuangan (Kemkeu) menyiapkan rancangan peraturan menteri keuangan menyiapkan rancangan peraturan menteri keuangan (RPMK) mengenai perpajakan bagi usaha tambang dan mineral. Aturan ini untuk memungut pajak penghasilan (PPh) perusahaan tambang hasil peralihan kontrak karya (KK).

Direktur Peraturan Perpajakan II Direktorat Jendral (Ditjen) Pajak Kemkeu Yunirwansyah menjelaskan, RPMK tersebut merupakan amanat dari Pasal 17 Peraturan Pemerintah (PP) 37/2018 tentang Perlakuan Perpajakan Dan/ Atau Penerimaan Negara Bukan Pajak Di Bidang Usaha Pertambangan Mineral. Beleid itu menyebutkan ada hak dan kewajiban perpajakan dari kegiatan usaha pertambangan yang berasal dari izin usaha pertambangan (IUP), izin usaha pertambangan khusus (IUPK), izin pertambangan rakyat (IPR), dan IUPK Operasi produk dari KK.

RPMK akan mengatur dan memberi penegasan mengenai pemenuhan kewajiban perpajakan meliputi nomor pokok wajib pajak (NPWP), pengukuhan pengusaha kena pajak (PKP), pembukuan surat pemberitahuan (SPT) tahunan, dan lain-lain. “Juga akan kami atur aspek pajak apabila terdapat kerjasama antara sesama para pemegang IUP atau antara pemegang IUP,” terang Yunirwansyah kepada KONTAN, Rabu (14/8).

Adapun bentuk kerjasama yang akan diatur antara lain pertama, kerjasama setiap partisipan tanpa membentuk entitas atau bahan tersendiri. Kedua, kerjasama berupa membentuk entitas tersendiri. Ketiga, kerjasama antar para pemegang kontrak (KK/PKP2B). Keempat akan mengatur mengenai joint cost.

Yunirwansyah bilang draf RPMK masih dalam proses pembahasan. “Targetnya sebelum akhir tahun 2019 bisa terbit,” jelas pria yang akrab dipanggil Wawan ini.

Direktur Eksekutif Center for Indonesia Taxation Analysis (CITA) Yustinus Prastowo berpendapat, RPMK ini menjadi kesempatan untuk mengatur tarif pajak pertambangan. Nantinya akan ada perubahan jenis pajak dan tarif baru. “Kemungkinan ada yang naik dan turun, ” kata Yustinus.

Pasal, aspek perpajakan pertambangan selama ini berdasarkan kontrak PKP2B dan kontrak karya yang sudah berumur puluhan tahun. Karena itu pengenaan pajak juga harus menyesuaikan kondisi bisnis tambang terkini.

Sumber : Harian Kontan, Kamis 15 Agustus 2019 hal : 2

Comments

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

WhatsApp WA only