Minta Insentif Pajak untuk Ekonomi RI, Jokowi: Sudah Rapat 6 Kali

Jakarta, Presiden Joko Widodo (Jokowi) meminta reformasi perpajakan yang tengah dikerjakan pemerintah dalam hal ini Direktorat Jenderal Pajak (DJP) dan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai (DJBC) bisa memberikan tendangan kepada perekonomian nasional.

Sore ini, Jokowi kembali memimpin ratas mengenai reformasi perpajakan untuk peningkatan daya saing ekonomi nasional.

“Ini kalau tidak salah sudah ratas keenam yang membahas mengenai reformasi perpajakan yang sangat penting, bukan hanya untuk mempercapat terwujudnya keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, tetapi juga meningkatkan daya saing ekonomi kita terutama dalam hal investasi dan ekspor,” kata Jokowi di kantor Presiden, Jakarta, Selasa (3/9/2019).

“Sehingga daya tahan ekonomi negara kita semakin kuat dalam menghadapi ketidakpastian perekonomian global,” tambahnya.

Jokowi bilang, reformasi perpajakan harus terus dilakukan secara menyeluruh secara komprehensif, baik dari sisi regulasi, dari sisi administrasi, dari sisi penerapan core tax system, penguatan basis data, dan sistem informasi perpajakan, maupun peningkatan SDM dalam perpajakan. 

Sehingga Indonesia, kata Jokowi bukan hanya memiliki sistem pemungutan pajak yang terpercaya namun juga memiliki sistem administrasi perpajakan yang efisien, terintegrasi dan update terhadap perkembangan teknologi informasi.

Oleh karenanya, kepala negara meminta kebijakan pemberian insentif perpajakan seperti tax holiday, tax allowance, hingga super deduction mampu meningkatkan ekspor dan investasi.

“Betul-betul dikawal implementasinya sehingga terarah dan betul-betul bisa berikan tendangan yang besar bagi pelaku usaha, artinya bisa nendang,” tegas Jokowi.

Tidak sampai di situ, Jokowi mengingatkan bahwa insentif perpajakan bukan satu-satunya penentu peningkatan investasi, selain insentif perpajakan faktor lain yang memiliki peranan penting dalam peningkatan ekspor dan investasi adalah perbaikan ekosistem usaha seperti kualitas infrastruktur, penyederhanaan dan percepatan perizinan, serta kepastian regulasi termasuk regulasi di bidang perpajakan.

“Karena itu saya minta reformasi regulasi perpajakan juga segera dituntaskan sehingga betul-betul menunjang daya saing ekonomi negara kita,” ungkapnya.

Sumber : detik.com