Kemenkeu Percepat Pengembalian Pajak untuk Pedagang Besar Farmasi

Kementerian Keuangan mempercepat restitusi atau pengembalian pajak bagi pedagang besar farmasi dan distributor alat kesehatan yang sering bertransaksi dengan rumah sakit negeri, yang merupakan mitra Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan. Kebijakan itu dilakukan untuk membantu Program Jaminan Kesehatan Nasional serta likuiditas Wajib Pajak.

“Dengan restitusi Pajak Pertambahan Nilai yang dipercepat, maka pedagang besar farmasi dan distributor alat kesehatan akan terbantu likuiditasnya dan pada akhirnya skema ini mendukung program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN),” demikian dikutip laman kemenkeu.go.id, Jakarta, Rabu (4/9).

Untuk mempercepat restitusi, pemerintah merevisi Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 117/PMK.03/2019 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 39/PMK.03/2018 tentang Tata Cara Pengembalian Pendahuluan Kelebihan Pembayaran Pajak.

PMK yang mulai berlaku pada 19 Agustus 2019 ini, memudahkan Pengusaha Kena Pajak Berisiko Rendah yang dapat diberikan pengembalian pendahuluan atas kelebihan pembayaran pajak. Aturan ini memasukkan pedagang besar farmasi dan distributor alat kesehatan dalam daftar Pengusaha Kena Pajak Berisiko Rendah.

“Peraturan ini memasukkan pedagang besar farmasi dan distributor alat kesehatan dalam daftar Pengusaha Kena Pajak Berisiko Rendah yang berarti kepada mereka diberikan pengembalian pendahuluan atau restitusi dipercepat atas kelebihan pembayaran Pajak Pertambahan Nilai pada setiap Masa Pajak.”

Sumber : Merdeka.com