JAKARTA. Kementerian Keuangan (Kemenkeu) melaporkan penerimaan pajak periode Januari-Agustus 2019 mencapai Rp 801,16 triliun. Angka ini baru 50,78% dari target penerimaan pajak 2019 sebesar Rp 1.577,56 triliun yang tertuang dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2019.
Artinya dalam waktu empat bulan ke depan pemerintah perlu menggenjot penerimaan pajak sampai Rp 776,4 triliun. Ketua Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) Hariyadi Sukamdani mengatakan saat ini memang dunia usaha sedang tertekan. Sehingga belum bisa berkontribusi banyak terhadap penerimaan pajak.
Di lihat dari sektor usaha, penerimaan di bidang industri pengolahan, pertambangan, konstruksi dan real estate terkontraksi. Kata Hariyadi secara umum laba atas perusahaan sampai dengan akhir tahun masih ada harapan.
Meski demikian, sejak semester I-2019 sampai Agustus pertumbuhan dunia usaha memang melambat. Sehingga wajar saja penerimaan PPh Badan merosot dengan kendala di berbagai sektor.
Catatan Hariyadi, pemerintah harus menyokong seluruh sektor apalagi yang masih punya harapan seperti makanan dan minuman (mamin), serta tekstil. “Menurut saya harus serius masalah regulasi, orang jadi apatis ketika regulasi bertabrakan antara pusat dan daerah,” kata Hariyadi kepada Kontan.co.id, Selasa (24/9).
Dia memberikan contoh sektor properti misalnya semakin kompleks setelah turunnya Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Nomor 11/PRT/M/2019 tentang Sistem Perjanjian Pendahuluan Jual Beli (PPJB) Rumah. Sehingga, pengembang dalam melakukan pemasaran properti jadi terbatas.
Dari sisi sektor pertambangan, Hariyadi mengatakan terlampau tergantung kepada permintaan. Nyatanya permintaan global melemah seperti China dan Amerika Serikat, serta kawasan Uni Eropa turun akibat perang dagang.
“Dari sisi usaha yang berbasis ekspor, terkendala masalah kapasitas produksi yang tidak memadai atau terbatas. Padahal permintaannya cukup baik, seperti tekstil,” ujar Hariyadi.
Sumber : kontan.co.id
WA only
Leave a Reply