Pertumbuhan ekonomi 5% ternyata tidak mampu untuk mengatasi seluruh persoalan perekonomian di Indonesia. Pertumbuhan ekonomi Indonesia, faktanya hanya segitu-gitu saja.
Indonesia merupakan negara terbesar, bukan hanya dari jumlah penduduknya yang mencapai 264 juta. Oleh karenanya, dibutuhkan pertumbuhan ekonomi yang tidak hanya mampu tumbuh 5%.
“Pertumbuhan ekonomi 5% sampai 5,1% tidak cukup mampu mengatasi masalah kemiskinan dan pengangguran. Makanya kita butuh pertumbuhan ekonomi yang lebih tinggi lagi,” tutur Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN)/Kepala Bappenas Bambang Brodjonegoro.
Ia menyampaikan hal ini saat membuka seminar yang membahas soal RPJMN 2020-2024 bersama OECD di Kantor Bappenas, Rabu (9/10/2019).
Di tengah ketidakpastian dan perlambatan ekonomi global, Bambang mengatakan pertumbuhan ekonomi dengan rentang hanya sampai 5% begitu riskan.
Jika menengok ke belakang pun, lanjut Bambang rata-rata pertumbuhan ekonomi sejak 1969 sampai 2018, selalu menurun. Pertumbuhan ekonomi rata-rata pada tahun 1968-1979 Indonesia tumbuh 7,5%.
Sementara rata-rata pertumbuhan ekonomi pada 1988-1996, berada pada kisaran 6,4%. Terus turun menjadi 5,3% pada tahun 2000-2018.
Maka dari itu, Bambang melanjutkan, dibutuhkan upaya yang ekstra untuk meningkatkan dan mengembangkan pertumbuhan ekonomi.
“Kita perlu melakukan transformasi pengolahan hasil sumber daya alam [SDA] dan manufaktur. Juga tidak kalah adalah meningkatkan devisa dari pariwisata, untuk bisa menekan defisit neraca pembayaran [Curent Account Defisit/CAD]. Dalam ekonomi digital, kita juga akan meningkatkan lewat startup-startup yang sedang berkembang,” tuturnya.
Adapun, Bambang mengakui, untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi, terdapat beberapa tantangan, yakni peraturan tidak mendukung penciptaan dan pengembangan bisnis, dan bahkan cenderung membatasi, terutama pada peraturan investasi.
Selain itu juga, lembaga-lembaga di Indonesia berkualitas rendah dan maraknya korupsi dan birokrasi yang tidak efisien. Serta lemahnya koordinasi antar kebijakan.
“Regulasi aktivitas perdagangan juga seharusnya ditangani dalam jangka waktu yang singkat dan harus tepat. Karena itu kita harus memperbaikinya, baik dari sisi kebijakan dan institusi/kementerian itu sendiri,” tutur Bambang.
Kendati demikian, pemerintah sudah menetapkan pertumbuhan ekonomi dalam RPJMN 2020-2024 hanya berkisar pada 5,4% sampai 6% saja. Bahkan dalam angka yang moderat, pertumbuhan ekonomi pada 2024, Indonesia hanya mampu mencapai pada kisaran 5,4% saja.
Indonesia Ingin Jadi Bagian Dalam OECD
Bambang juga ingin agar Indonesia bisa menjadi bagian negara yang masuk dalam Organisasi untuk Kerja Sama dan Pembangunan Ekonomi (Organisation for Economic Co-operation and Development/OECD).
OECD merupakan sebuah organisasi internasional dengan tiga puluh negara yang menerima prinsip demokrasi perwakilan dan ekonomi pasar bebas.
“Keanggotaan ke OECD syarat jadi anggota dan posisi kita sekarang, yang harus disiapkan. Manfaat nyata lebih mudah mendatangkan investasi,” tutur Bambang.
Bambang ingin agar OECD bisa memberikan masukan guna mengatasi problematika perekonomian yang ada di Indonesia. Pasalnya saat ini pertumbuhan ekonomi Indonesia masih bergantung terhadap SDA yang membuat ekonomi Indonesia menjadi tidak stabil.
“Dimulai regulasi dan institusi kita juga punya masukan seperti apa regulasi terkait seperti apa harusnya regulasi ekspor, regulasi investasi. sehingga performance ekonomi kita ekonomi bisa tumbuh tinggi, lebih stabil, dan tidak bergantung pada SDA,” tuturnya.
Pada kesempatan turut hadir, Alexander Böhmer yang merupakan Head of South and Southeast Asia Division in The Global Relations Secretariat of OECD.
Alexander meyakinkan kepada pemerintah bahwa OECD ingin mendukung pertumbuhan ekonomi untuk bisa terus meningkat dan berkembang.
“Melalui kesempatan ini, kami ingin memberikan masukan kepada tahap lanjut dalam menjalankan action plan yang sudah dibuat oleh Indonesia dalam RPJMN 2020-2024,” tutur Alexander.
Sumber : CNBC Indonesia
WA only
Leave a Reply