Jakarta – Ternyata ada surat edaran dari Direktur Jenderal Pajak terbaru bernomor SE-24/PJ/2019. Isinya, tentang implementasi Compliance Risk Management (CRM) dalam kegiatan ekstensifikasi. pengawasan, pemeriksaan, dan penagihan di Direktorat Jenderal Pajak (DJP).
Compliance Risk Management, menurut DJP dapat digambarkan sebagai sebuah proses pengelolaan risiko kepatuhan Wajib Pajak yang dilakukan secara sistematis oleh Direktorat Jenderal Pajak dengan membuat pilihan perlakuan (treatment) yang dapat digunakan untuk meningkatkan kepatuhan secara efektif sekaligus mencegah ketidakpatuhan berdasarkan perilaku Wajib Pajak dan kapasitas sumber daya yang dimiliki.
“lmplementasi Compliance Risk Management dapat membantu Direktorat Jenderal Pajak dalam menangani Wajib Pajak dengan lebih adil dan transparan, manajemen sumber daya menjadi lebih efektif dan lebih efisien sehingga pada akhirnya akan mewujudkan paradigma kepatuhan yang baru bagi Direktorat Jenderal Pajak yaitu kepatuhan yang berkelanjutan,” demikian dikutip dari SE tersebut.
Dalam beleid tersebut, ternyata sudah tersusun nantinya daftar prioritas tindakan penagihan pajak berdasarkan sistem CRM Fungsi Penagihan. Nah, CRM Fungsi Penagihan ini akan menghasilkan daftar prioritas tindakan dan daftar prioritas pencairan yang ditampilkan dalam sistem informasi DJP.
“Prioritas penagihan yang disusun berdasarkan Daftar Prioritas Tindakan dan Daftar Prioritas Pencairan yang merupakan output CRM Fungsi Penagihan ditindaklanjuti sesuai urutan risiko masing-masing Wajib Pajak atau sesuai dengan kebijakan lain berdasarkan pertimbangan Kepala Kantor Pelayanan Pajak,” papar SE tersebut.
Nah dalam beleid tersebut juga ada prioritas sasaran ekstensifikasi. Tepatnya daftar sasaran ekstensifikasi yang selanjutnya disingkat DSE. Seperti apa? Siapa yang akan dikejar?
3 Sasaran Prioritas DJP
DJP mengklasifikasikan 3 sasaran prioritas dalam CRM tersebut, dan daftar prioritas pengawasan. Ini dia :
Daftar Sasaran Ekstensifikasi yang selanjutnya disingkat DSE adalah daftar Wajib Pajak yang telah memenuhi persyaratan subjektif dan objektif namun belum mendaftarkan diri untuk diberikan Nomor Pokok Wajib Pajak.
Daftar Sasaran Prioritas Penggalian Potensi yang selanjutnya disingkat DSP3 adalah daftar Wajib Pajak yang menjadi sasaran prioritas penggalian potensi sepanjang tahun berjalan baik melalui kegiatan pengawasan maupun pemeriksaan.
Daftar Sasaran Prioritas Pemeriksaan yang selanjutnya disingkat DSPP adalah daftar Wajib Pajak yang akan dilakukan pemeriksaan sepanjang tahun berjalan.
Daftar Prioritas Pengawasan yang selanjutnya disingkat OPP adalah daftar Wajib Pajak yang menjadi prioritas yang akan dilakukan pengawasan sepanjang tahun berjalan.
Jadi siap-siaplah bagi masyarakat yang belum punya NPWP. Prioritas pertama DJP adalah anda-anda yang belum punya NPWP!
Sumber : Cnbcindonesia.com
WA only
Leave a Reply