Pengusaha nilai ekonomi digital tak sekadar penguasaan teknologi

JAKARTA. Presiden Joko Widodo (Jokowi) menyampaikan lima arahan terkait pekerjaan besar yang diusung pemerintah dalam lima tahun ke depan.

Yakni pertama ialah, pembangunan sumber daya manusia, Kedua, melanjutkan pembangunan infrastruktur. Ketiga, menyederhanakan regulasi dan kendalanya.

Keempat, menyederhanakan birokrasi secara besar-besaran. Dan kelima, transformasi ekonomi dari ketergantungan pada sumber daya alam dan menjadi saya saing manufaktur. Persoalan penting misalnya adalah bidang ekonomi digital.

Wakil Ketua Asosiasi Pengusaha Ritel Indonesia atau Aprindo Tutum Rahanta mengatakan, pemahaman soal ekonomi digital bukan sekadar penguasaan teknologinya. Akan tetapi bagaimana manfaatnya bagi ekonomi negara ini, soal kepemilikan dan sumber barang.

“Ekonomi digital yang pas adalah yang memberikan ruang dan manfaat bagi industri dalam negeri,” terang Tutum saat dihubungi Kontan.co.id pada Senin (21/10).

Asumsi bahwa dengan meningkatkan ekonomi digital berarti akan menyerap Sumber Daya Manusia (SDM) lebih sedikit ditanggapi Tutum bahwa pastinya akan ada subtitusi dan tentunya akan terbuka juga peluang bisnis lainnya.

Yang perlu diperhatikan menurutnya adalah sumber barang, jika tidak diisi oleh dalam negeri, ditakutkan Indonesia hanya menjadi pasar saja.

“Maka harus dibangun keadilan bagi semua pelaku usaha on-off, sehingga tidak mematikan industri dalam negeri dan persaingan yang sehat,” sambungnya.

Pandangan lainnya disampaikan oleh Ketua Himpunan Pengusaha Muda Indonesia (Hipmi) Tax Center Ajib Hamdani.

Ia menyebut bawa ekonomi digital dan ecommerce seharusnya mendapatkan pendanaan berasal dari dalam negeri. Sehingga setiap nilai tambah dan perputaran ekonomi yang berasal dari konsumsi akan tetap terjaga.

“Kalau sektor ini lebih banyak dikuasai dari pendanaan asing, maka jangka panjang akan terjadi crowding out dan justru memperlebar current account kita menjadi defisit,” terang Ajib dihubungi pada waktu yang sama.

Oleh karenanya Ajib menilai pemerintah haruslah melakukan investasi secara langsung oleh luar negeri atau Foreign direct investment. Yang mana harus lebih banyak diarahkan untuk sektor seperti, orientasi ekspor, substitusi impor dan sektor penyerap banyak tenaga kerja.

Namun secara keseluruhan Ajib mengapresiasi agenda utama Jokowi sangat tepat untuk periode kedua pemerintahan saat ini.

Sumber : Kontan.co.id