JA
JAKARTA – Dua Rancangan Peraturan Menteri Keuangan (RPMK) terkait pemberian insentif kegiatan vokasi yang tersisa ditargetkan rampung pada akhir 2019.
Hal tersebut diungkapkan oleh Asisten Deputi Ketenagakerjaan Deputi IV, Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian Yulius saat ditemui di Jakarta pada Selasa (22/10/2019).
Menurut Yulius, dua RPMK tersisa yang akan mengatur pemberian insentif kegiatan vokasi dapat dirampungkan pada tahun 2019. Pihaknya terus melakukan komunikasi dengan Kementerian Keuangan untuk membahas poin-poin dalam RPMK tersebut.
“Dua PMK soal insentif vokasi yang belum keluar kemungkinan besar masih bisa diterbitkan pada 2019 ini,” katanya.
RPMK yang belum terbit hingga saat ini terkait super deduction untuk industri padat karya dan super deduction untuk litbang. Rencananya, dalam RPMK industri padat karya akan mengatur besaran fasilitas, bidang usaha industri yang akan diberikan fasilitas ini, dan mekanisme pemberiannya.
Adapun RPMK Fasilitas Super Deduction untuk litbang juga akan berisi besaran fasilitas, jenis kegiatan litbang yang akan mendapat kemudahan ini, serta mekanisme pemberian insentif.
Sementara itu, insentif vokasi yang telah memiliki dasar hukum adalah insentif super deduction untuk praktik kerja, pemagangan, dan pembelajaran yang tertuang dalam PMK No. 128/2019.
Sejumlah poin dalam PMK tersebut adalah mekanisme pengurangan penghasilan bruto maksimal sebesar 200%. Pengurangan tersebut terdiri dari pengurangan penghasilan bruto sebesar 100% dari jumlah biaya yang dikeluarkan untuk kegiatan vokasi dan tambahan pengurangan penghasilan bruto sebesar paling tinggi 100% dari jumlah biaya yang dikeluarkan dari aktivitas tersebut.
Selanjutnya, pemerintah merinci syarat perolehan fasilitas fiskal yang mencakup kegiatan praktik kerja, pemagangan, atau pembelajaran dalam rangka pembinaan dan pengembangan sumber daya manusia yang berbasis kompetensi tertentu, memiliki Perjanjian Kerja Sama, tidak dalam keadaan rugi fiskal pada tahun pajak pemanfaatan tambahan pengurangan penghasilan bruto, telah menyampaikan Surat Keterangan Fiskal.
Selain itu, penegasan terkait peserta kegiatan praktik berdasarkan PMK ini terdiri dari siswa termasuk pendidik di dalamnya, masiswa, instruktur hingga perorangan yang tidak terikat dengan hubungan kerja.
PMK ini juga merinci biaya yang bisa mendapatkan tambahan pengurangan penghasikan bruto. Biaya-biaya yang bisa menjadi pengurang mencakup penyediaan fasilitas fisik khusus berupa tempat pelatihan dan biaya penunjang fasilitas fisik khusus meliputi listrik, bahan bakar, hingga biaya pemeliharaan.
Selain itu, biaya yang dimaksud dalam beleid ini juga mencakup instruktur atau pengajar, bahan atau barang, honorarium, hingga biaya sertifikasi kompetensi.
Terakhir, wajib pajak yang ingin mendapatkan tambahan pengurangan penghasilan bruto melakukan penyampaian pemberitahuan melalui sistem online single submission atau OSS dengan melampirkan Perjanjian Kerja Sama dan Surat Keterangan Fiskal yang masih berlaku.
KARTA. Dua hari sudah calon-calon menteri Kabinet Kerja Jilid 2 hilir mudik di Istana. Kini saatnya pasar menantikan pengumuman resmi menteri-menteri yang akan menjalankan pemerintahan lima tahun ke depan.
Tidak hanya diisi oleh nama-nama baru, beberapa menteri Kabinet Kerja Jilid 1 juga dipastikan kembali menjadi bagian dalam kabinet kerja Joko Widodo. Sri Mulyani dan Basuki Hadimujono yang pada kabinet lalu dipercayakan sebagai Meteri Keuangan dan Menteri PUPR membenarkan diri kembali diminta Presiden terpilih Jokowi untuk kembali menjabat di posisi yang sama.
Terkait Sri Mulyani yang kembali dipastikan melanjutkan jabatannya, menurut Analis Jasa Capital Sekuritas, Chris Apriliony menjadi berita baik bagi pasar. “Menurut saya pasar lebih lega dikarenakan Bu Sri Mulyani lebih mengerti mengenai kondisi ekonomi sekarang ini, ditambah lagi kebijakan-kebijakan yang telah dikeluarkan di periode sebelumnya tidak akan terlalu banyak berubah sehingga kebijakan yang dikeluarkan dapat menjadi lebih efisien dan efektif,” kata Chris kepada Kontan.co.id, Selasa (22/10).
Lantas, bagaimana sebenarnya harapan pasar untuk Kabinet baru ini?
Analis MNC Sekuritas Herditya Wicaksana mengungkapkan, dengan adanya kabinet baru ini, pasar menantikan kinerja yang lebih baik yang dapat membawa angin segar bagi pasar modal. Herditya menilai, angin segar bagi pasar dapat muncul dalam hal regulasi tax holiday. Herditya menilai, tax holiday menarik untuk investasi serta menguntungkan bagi perekonomian Indonesia.
Analis Binaartha Sekuritas Muhammad Nafan Aji juga menyampaikan tiga hal yang diharapkan dapat menjadi fokus kabinet kerja baru selain tax holiday, antara lain terkait stabilitas moneter, peningkatan SDM, serta pembangunan konektivitas. Stabilitas rupiah penting karena menjadi indikator stabilitas moneter.
Peningkatan SDM melalui pembangunan infrastruktur dan akses pendidikan, pembangunan sekolah dan juga konektivitas internet untuk pengembangan edukasi berbasis digital. “Konektivitas ini juga perlu dikembangkan di pariwisata dalam rangka meningkatkan devisa,” kata Nafan.
Chris mencermati, masih terdapat kemungkinan terjadinya pergantian nama yang tidak terduga di detik-detik terakhir menjelang pelantikan besok. Oleh sebab itu, tanpa berfokus pada satu atau dua kebijakan yang menjadi harapan pasar untuk kabinet baru, Chris lebih berfokus pada kepastian posisi masing-masing menteri.
“Seperti menko serta jajaran yang sesuai dengan posisi yang tepat. Terlebih calon-calon menteri bisa saja di akhir terdapat perbedaan dengan besok seperti periode sebelumnya. Intinya setelah pelantikan diharapkan gebrakan-gebrakan baru dari para menteri yang ditunggu oleh pasar,” imbuh Chris.
Para analis juga mengomentari beberapa hal yang dianggap menjadi PR yang belum diselesaikan oleh kabinet sebelumnya. Chris menilai perlu dilakukan pembenahan terhadap kebijakan-kebijakan yang terkait investasi. “Hal yang harus dibenahi yaitu kebijakan-kebijakan terkait investasi dan CAD yang defisit, lebih kepada faktor ekonominya. Saat perekonomian global yang cukup sulit, Indonesia harus berusaha agar tidak berdampak,” kata Chris.
Nafan menambahkan, Indonesia juga harus berbenah terkait foreign direct investment (FDI) yang menurut Nafan menjadi PR kabinet selanjutnya. Penting bagi pemerintah untuk memangkas kebijakan birokrasi dan regulasi guna meningkatkan FDI. Kabinet sebelumnya juga meninggalkan PR lain yakni terkait ketergantungan ekspor yang menurut Nafan harus dikurangi.
Chris menilai pasar masih merespons positif nama-nama yang muncul meskipun kabinet baru ini terkesan kurang greget karena kembali diisi oleh tokoh-tokoh lama. Proporsi menteri yang saat ini terlihat pun menurut Chris masih menunjukkan lebih banyak profesional ketimbang politisi.
Begitu pula dengan analis Panin Sekuritas, William Hartanto yang sepakat melihat respons positif pasar atas nama-nama yang muncul. William menyoroti respons positif pasar ini berdasarkan kenaikan harga sejumlah saham yang memiliki afiliasi terhadap tokoh-tokoh yang digadang-gadang sebagai calon menteri.
“Nama-nama tersebut disambut baik oleh pasar terlihat dari saham-saham yang terkait degan orang-orang tersebut. Saham-saham yang naik itu ada ADRO, ABBA, SRTG, MPMX, MDIA, dan MARI,” ujar William hari ini.
Untuk paling tidak setahun ke depan, William memproyeksikan Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) akan berada di level 7.000. Sementara Chris optimistis sepanjang 5 tahun pemerintahan Jokowi mendatang IHSG dapat menyentuh level 8.000. Terakhir, Herditya melihat pada tahun 2020 IHSG bullish pada level 6.371.
Sumber : Bisnis.com
WA only
Leave a Reply