Jakarta, Kementerian Keuangan (Kemkeu) masih menyusun strategi pembiayaan utang untuk menutup defisit Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2020. Namun, pemerintah memastikan, bakal memperluas basis investor obligasi negara di tahun depan.
Dalam APBN 2020. pemerintah mematok defisit anggaran sebesar Rp 307,2 triliun atau setara 1,76% dari Produk Domestik Bruto (PDB). Untuk menutup defisit, salah satu upaya lewat penerbitan surat berharga negara (SBN) sebesar Rp 389,3 triliun.
Direktur Surat Utang Negara Direktorat Jenderal Pengelolaan Pembiayaan dan Risiko Kemkeu Loto Srinaita Ginting mengatakan, sampai saat ini pihaknya masih melihat pergerakan investor. Sebab hingga saat ini, investor masih akan melihat alternatif investasi di tengah gejolak global.
Yang terang, pemerintah ingin menekan surat utang dalam donominasi valas dan memperbesar penerbitan SBN rupiah. “Untuk surat utang denominasi valas sejauh ini belum ada perluasan. Yang pasti tahun depan akan ditekan dengan menggenjot yang rupiah,” kata Loto, Senin (21/10). Ini dilakukan, baik dengan memperbesar basis investor SBN ritel maupun institusi.
Lebih lanjut Loto menjelaskan, sejauh ini kontribusi investor institusi pada SBN dalam denominasi rupiah masih jauh lebih besar ketimbang investor ritel. Namun, pemerintah memngharapkan jumlah investor ritel terus tumbuh.
Sebab itu, pemerintah bakal memperluas distributor SBN ke sektor e-commerce untuk menjangkau lebih banyak lagi investor ritel. Ini, dilakukan dengan revisi Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 31 Tahun 2018. Loto bilang, revisi PMK tersebut masih dalam proses drafting. Jika tak ada aral, e-commerce akan resmi menjadi distributor akhir 2019 atau awal 2020.
Pemerintah juga bakal memperluas basis investor lewat rencana penerbitan obligasi diaspora alias diapora bond, yaitu obligasi untuk Warga Negara Indonesia (WNI) yang berdomisili, bekerja dan berkeluarga di luar negeri atau warga negara asing (WNA) yang memiliki orangtua dari Indonesia.
Saat ini, rencana penerbitan diaspora bond dalam tahapan koordinasi dan kerja sama dengan calon mitra distribusi. Saat ini, pemerintah sedang membuat kartu tanda pengenal untuk diaspora Warga Negara Indonesia (WNI) yakni dengan Kartu Masyarakat Indonesia di Luar Negeri (KMILN) sebagai pengganti Single Investor Indentification (SID) dengan target rilis awal 2020.
Sri Mulyani saat masih menjabat sebagai Menteri Keuangan mengatakan, upaya ini sejalan dengan upaya pendalaman pasar obligasi pemerintah. Tak hanya itu, upaya tersebut juga untuk meminimalkan volatilitas global dan menjaga stabilitas.
Sumber : Harian Kontan
WA only
Leave a Reply