Ekspor Asal Jogja Merosot, Pengusaha Minta Pemerintah Turun Tangan

JOGJA—Pengusaha di DIY meminta pemerintah turun tangan mengatasi masalah ekspor barang dari wilayah ini yang terus merosot.

Merujuk data Badan Pusat Statistik (BPS) DIY, nilai ekspor barang asal DIY yang dikirim melalui beberapa pelabuhan di Indonesia pada September 2019 tercatat hanya mencapai 31,6 juta dolar atau sekitar Rp422 miliar. Nilai ekspor tersebut merosot hingga 5,95% dibanding bulan sebelumnya yang mencapai 33,6 juta dolar (sekitar Rp471 miliar). Secara kumulatif, nilai ekspor barang pada Januari-September 2019 turun sebesar 6,09% dibanding periode yang sama 2018.

Nilai ekspor selama September 2019 jika dibandingkan dengan Agustus 2019, menunjukkan penurunan di tujuh negara tujuan utama ekspor. Yakni Australia sebesar 23,53%, Kanada 42,86%, Belanda 21,43%, Jerman 9,38%, Jepang 6,25%, Thailand 50,00% dan Korea Selatan 7,69%.

Ketua Aliansi Pengusaha Nasional (Apnas) DIY, Mirwan Syamsudin Syukur, mengatakan problem penurunan ekspor ini telah dibahas secara nasional. Penurunan ekspor menurutnya tidak hanya terjadi di Jogja, namun sejumlah daerah lainnya juga mengalami hal serupa.

“Turun secara nasional. Lobi pemerintah ke luar negeri kurang penyebabnya. Kami sedang menyusun langkah-langkah untuk diusulkan ke pemerintah, untuk mengantisipasi kembali menurunnya ekspor,” kata pria yang juga menjabat Wakil Ketua Kamar Dagang dan Industri (Kadin) DIY itu, Minggu (10/11/2019).

Diharapkannya pemerintah mampu menguatkan sektor dunia usaha, sehingga meningkatkan jumlah ekspor dan mampu bersaing dengan produk luar negeri. Di sisi lain, pengusaha saat ini menghadapi kesulitan, karena suku bunga perbankan tinggi. Termasuk pajak dari pemerintah.

Susunan kabinet baru di periode kedua Presiden Joko Widodo diharapkan mampu mendongkrak usaha dalam negeri dan memulih sektor perdagangan. Salah satu langkah yang bisa diambil menurutnya melibatkan peran pelaku usaha dalam mengambil kebijakan. Saat ini pelibatan pelaku usaha misalnya melalui diskusi bersama pemerintah dinilai sangat kurang.

Sumber : Harianjogja.com